Pejabat DKI Tersangka Korupsi, Wagub Djarot: Baguslah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di sela sela penyusuran aliran Sungai Ciliwung di kawasan Cililitan Kecil, Jakarta, 11 Februari 2015. Djarot memprediksi jumlah sampah yang dibuang ke Ciliwung akan meningkat. Peningkatan itu akhirnya akan berdampak pada saluran dan juga drainase. TEMPO/Dasril Roszandi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di sela sela penyusuran aliran Sungai Ciliwung di kawasan Cililitan Kecil, Jakarta, 11 Februari 2015. Djarot memprediksi jumlah sampah yang dibuang ke Ciliwung akan meningkat. Peningkatan itu akhirnya akan berdampak pada saluran dan juga drainase. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memuji langkah kepolisian yang telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) 2014. "Ya, baguslah. Berarti kan ada kemajuan. Yang penting kan ada kemajuan," katanya di Balai Kota, Selasa, 31 Maret 2015. 

    Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengumumkan dua tersangka proyek senilai Rp 280 miliar itu. Keduanya adalah mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman dan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. 

    Djarot tak mempersoalkan jika anak buahnya menjadi pesakitan. "Tidak masalah. Yang bersalah memang harus ditangkap," ujarnya. Seperti diketahui, Zaenal saat ini masih menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara Alex adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah, Jakarta Selatan. 

    Pemerintah, tutur Djarot, belum mengambil sikap atas status tersangka yang dikenakan kepada dua pejabat itu. Pemerintah masih menunggu proses hukum. "Nanti kalau itu sudah diproses, ya akan segera kami evaluasi, apakah itu perlu segera diganti atau tidak. Kami lihat dulu prosesnya," katanya.

    Djarot pun tak khawatir jika harus mengganti keduanya. Sebab, dia memiliki banyak pegawai yang bisa mengisi pos tersebut. "Kami sudah punya stok, kok. Segera kami lelang jabatan nanti," ucapnya. 

    ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.