Bahas RAPBD 2016, DPRD Jakarta Cuma Kirim 7 Anggota

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta tidak serius membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Dari 106 anggota DPRD periode 2014-2019, hanya tujuh yang menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Barat yang berlangsung pada Rabu, 1 April 2015.

    Mereka berasal dari Fraksi PKS, yang memiliki 11 kursi di DPRD, PDIP (28), Golkar (9), dan Demokrat (10). Sedangkan yang tidak hadir adalah utusan partai pimpinan Abraham "Lulung" Lunggana, yaitu PPP (10 kursi), Gerindra (15), Hanura (10), PKB (6), NasDem (5), dan PAN (2).   

    "Banyak agenda rapat fraksi, sehingga tidak banyak yang bisa ikut. Kemungkinan besar kami juga tidak dapat menghadiri seluruh rangkaian rapat Musrenbang," dalih anggota Dewan dari Fraksi PKS, Nasrullah.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, yang menghadiri Musrenbang, mengapresiasi kedatangan tujuh anggota Dewan itu. "Sebenarnya saya berharap seluruh perwakilan fraksi menghadiri Musrenbang," katanya.

    Utusan fraksi, menurut Djarot, dapat menyampaikan pokok pikiran (pokir) dalam Musrenbang, yang merupakan salah satu proses dalam penyusunan e-budgeting Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

    Musrenbang menampung masukan dari masyarakat, satuan kerja perangkat daerah atau pimpinan proyek, dan anggota Dewan. Jika tidak menjadi prioritas tertinggi, masukan itu akan ditunda untuk dibahas lagi pada tahun berikutnya. 

    Tapi jika diprioritaskan, masukan itu langsung masuk ke e-planning untuk perencanaan.  "Baru nanti masuk ke e-budgeting. Saya pikir ini fair karena seluruh stakeholder akan tahu apa saja pokir yang masuk," kata Djarot. 

    Djarot tidak ingin pokir itu masuk dalam proses akhir, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunan APBD 2015, ada proyek yang masuk pada akhir pembahasan. Pihak yang memasukkan proyek itu diduga oknum anggota DPRD dan pejabat pemerintah DKI serta rekanan. Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama mengatakan nilai proyek siluman itu sebesar Rp 12 triliun.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.