4 Modus Pemborosan Anggaran versi Wagub DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat melihat seekor ayam saat mengunjungi lokasi penampungan dan pemotongan ayam di wilayah Pisangan, Jakarta Timur, Selasa 20 Januari 2015. Kunjungan tersebut untuk melihat bentuk rumah potong ayam yang berada di tengah pemukiman warga dan wagub berencana membangun pasar induk ayam yang mampu menampung 1 juta ekor ayam per hari di Jakarta Timur. TEMPO/Dasril

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat melihat seekor ayam saat mengunjungi lokasi penampungan dan pemotongan ayam di wilayah Pisangan, Jakarta Timur, Selasa 20 Januari 2015. Kunjungan tersebut untuk melihat bentuk rumah potong ayam yang berada di tengah pemukiman warga dan wagub berencana membangun pasar induk ayam yang mampu menampung 1 juta ekor ayam per hari di Jakarta Timur. TEMPO/Dasril

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah tidak melakukan pemborosan anggaran dengan pengadaan barang dan jasa yang tak masuk akal. Ia mencermati ada empat modus pemborosan anggaran yang kerap dipakai.

    "Saya ingin Peraturan Gubernur (Pergub Nomor 138 Tahun 2015 Tentang APBD DKI Jakarta 2015) ini terserap maksimal dan efektif," kata dia dalam pidato pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Jakarta Barat, Rabu 1 April 2015.

    Modus pertama, kata dia, adalah pengadaan barang yang sudah terencana dan sudah disetujui namun tak ada realisasinya. "Ini yang paling bahaya dan paling vulgar," kata dia. Dalam praktek ini, kata dia, ditemui kegiatan-kegiatan yang dananya sudah dicairkan namun setelah ditelusuri, kegiatan atau barang yang dimaksud tidak ada.

    Kedua, program ada (bukan fiktif) tetapi memainkan volume atau harga. "Realisasinya itu volumenya dikurangi atau harga satuan yang dimark-up," kata dia. Akibatnya pemerintah terkesan menghamburkan uang dan menyiksa rakyat. Ia mencontohkan proyek rehabilitasi jalan yang terus ada karena volume yang sengaja dikurangi supaya pengadaan perbaikan jalan selalu ada setiap tahun.

    Ketiga, kata dia, tidak ada dalam usulan tetapi muncul belakangan dan tidak diperlukan masyarakat. Ia lalu mencontohkan kejadian saat ia hanya meminta dua sepeda motor tetapi yang datang lima sepeda motor.

    Atau ketika ia meminta treadmill namun rusak, dikembalikan dan diganti dengan sangat cepat. "Alasannya banyak. Ini kan menjadi pertanyaan untuk apa punya treadmill dan motor banyak yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan masyarakat," kata dia.

    Keempat, kata dia, pengadaan barang dan jasa yang spesifikasi terlalu tinggi. Dia menuturkan terkejut saat mengetahui ada alokasi anggaran miliaran rupiah guna membeli lemari buku anti jamur untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Contoh lainnya, pembangunan terminal transit yang terlalu mewah, dilengkapi dengan lift dan Air Conditioner. "Penting sih iya, tetapi kan tidak terlalu prioritas, tidak tepat sasaran dan lagi untuk apa gitu loh," kata dia.

    Djarot mengatakan ingin memulai babak baru penganggaran yang lebih maksimal. "Jika perencanaan serampangan maka banyak anggaran tak terserap maksimal terutama belanja langsung," kata dia. Ia mencontohkan serapan anggaran tahun kemarin yang hanya sebesar 59 persen. Ia juga mengatakan tak ingin pemborosan di tahun-tahun sebelumnya terulang. "Jangan sampai kita sama kayak keledai, malah lebih pinter keledai," kata dia.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.