Djarot Sindir Mobil Ford, Lift, sampai Gedung Roboh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djarot Saiful Hidayat saat meresmikan pembangunan jalan layang Kapt. Tendean- Blok M- Cileduk di Jakarta, 10 Maret 2015. Pembangunan jalan layang sepanjang 9,3 km itu diperkirakan menelan biaya Rp 2,5 triliun. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Djarot Saiful Hidayat saat meresmikan pembangunan jalan layang Kapt. Tendean- Blok M- Cileduk di Jakarta, 10 Maret 2015. Pembangunan jalan layang sepanjang 9,3 km itu diperkirakan menelan biaya Rp 2,5 triliun. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyindir proses pengelolaan anggaran di DKI Jakarta pada masa lalu. Menurut Djarot, banyak program yang malah menghamburkan duit ketimbang menyejahterakan warga.

    Djarot memulai sindirannya berdasarkan pengalaman mengunjungi Dinas Kebersihan DKI. Betapa kagetnya mantan Wali Kota Blitar ini menyaksikan aset yang dimiliki Dinas.

    "Lah kok mobil Ford Everest-nya baru-baru, tapi enggak pernah membeli truk sampah," kata Djarot saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis, 2 April 2015.

    Realitas itu, Djarot menambahkan, kian ironis karena dia pernah menjumpai juga gedung sekolah yang hampir roboh. Sementara, banyak program pembelian meja dan kursi yang sebenarnya masih layak dan tak perlu pembelian lagi. "Kalau gedungnya roboh kan, saya yang dituntut pertama kali," dia menjelaskan.

    Djarot seakan tak kehabisan cerita soal buruknya pengelolaan anggaran di Ibu Kota. Dia pernah blusukan ke Terminal Pinang Ranti yang cuma berstatus terminal transit.

    Tak disangka, terminal itu dilengkapi dengan lift dan mesin pendingin. "Itu bagus, tapi saya yakin tak akan berfungsi," ujarnya.

    Politikus PDI Perjuangan itu menyarankan satuan kerja perangkat daerah untuk memanfaatkan sistem elektronik secara serius, mulai dari e-budgeting sampai e-purchasing.

    "Sistem itu instrumen penting untuk mengontrol pelaksanaan program dan menekan potensi korupsi," kata Djarot.

    RAYMUNDUS RIKANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.