Angket ke Ahok, Wagub Djarot Syaiful: Terserah Maunya DPRD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur  DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, berdoa bersamad untuk para korban Air Asia saat pergantian tahun 2015 di Monas, Jakarta, 1 Januari 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, berdoa bersamad untuk para korban Air Asia saat pergantian tahun 2015 di Monas, Jakarta, 1 Januari 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mempersilakan tim angket DPRD yang menyelidiki Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengambil keputusan. "Itu hak DPRD maunya apa silakan saja, terserah arahnya mau ke mana," ucap Djarot saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Minggu, 5 April 2015.

    Tugas tim angket adalah menyelidiki dugaan cacat hukum pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 serta penilaian terhadap etika dan norma pemerintah daerah. Mereka telah mengundang sejumlah pakar hukum tata negara, ilmu politik, dan lainnya.

    Pada Senin siang, 6 April 2015, DPRD menggelar sidang paripurna untuk mendengar laporan tim angket. Banyak yang menuding, pembentukan tim ini sebagai langkah untuk memakzulkan Ahok dari kursi gubernur. Maklum, mereka khawatir karena Ahok melaporkan dana siluman sebesar Rp 12 triliun dalam pembahasan APBD kepada KPK.   

    Djarot berharap laporan tim angket tidak mengarah ke upaya pemakzulan terhadap Gubernur Basuki. "Kalau pemakzulan, sudah terlalu jauh," ujarnya. Silakan lah kita lihat, katanya, kan sudah ada pemanggilan dan investigasi selama ini.

    Djarot juga meminta langkah politik DPRD ini tidak mengganggu proses penyelesaian peraturan gubernur sebagai landasan ditetapkannya APBD DKI 2015. Juga pelaksanaan APBD nantinya.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.