Akhirnya, Sepeda Motor Bisa Lewat Thamrin Pukul 23.00-05.00  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada sejumlah pengendara motor yang melintasi Jalan MH Thamrin, Jakarta, 19 Januari 2015. Sepeda motor yang melintasi Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan diberi sanksi dengan denda sebesar Rp 500 ribu. TEMPO/Dasril Roszandi

    Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada sejumlah pengendara motor yang melintasi Jalan MH Thamrin, Jakarta, 19 Januari 2015. Sepeda motor yang melintasi Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat akan diberi sanksi dengan denda sebesar Rp 500 ribu. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI merevisi larangan sepeda motor melintas ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Benjami Bukit beralasan revisi ini dilakukan karena pemerintah DKI banyak mendapat protes soal aturan pelarangan sepeda motor.

    "Berdasarkan hasil rapat pimpinan, Pemprov akan mengakomodasi pengguna sepeda motor melintasi ruas jalan tersebut di atas pukul 23.00," kata dia saat dihubungi Tempo, Ahad, 5 April 2015.

    Menurut dia, alasan lainnya adalah adanya gugatan dari beberapa pihak, salah satunya Indonesia Traffic Watch (ITW), kepada Mahkamah Agung untuk permohonan pengujian materiil atau judicial review terhadap Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dia mengatakan pemerintah DKI akhirnya menyetujui bahwa pembatasan motor hanya berlaku pada pukul 06.00-23.00.

    "Jadi motor bebas lewat hingga pukul 05.00 di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat," kata dia.

    Atas keputusan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti peraturan yang lama pada 18 Maret 2015. Benjamin mengatakan peraturan itu baru diterima pada Jumat, 3 April 2014, sehingga revisi aturan tersebut baru mulai berlaku sejak Sabtu lalu, 4 April 2015.

    Terkait evaluasi aturan yang diberlakukan sejak 17 Desember 2014 ini, dia mengatakan hingga saat ini jumlah pengendara motor yang kena tilang berkurang drastis. Selain itu, lalu lintas dua ruas jalan tersebut jauh lebih tertata rapi dibandingkan dengan saat awal peraturan ini dijalankan.

    "Saat ini semua sudah lebih bagus dan lebih tertib, tak ada masalah," kata dia.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.