Anggota DPRD Bogor Mengaku Mirip Gelandangan; Lebay?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bogor - Sudah setahun renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, mangkrak. Proyek senilai Rp 14,4 miliar ini dihentikan pada Mei 2014. Saat itu pekerjaan baru separuh jalan dan ruang rapat utama sudah terlanjur dibongkar.

    "Setiap mau rapat, kami harus pinjam ruangan ke pemda," kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Erwin Najmudin kepada Tempo di kantor Badan Perencanaan Daerah, Cibinong, Rabu, 9 April 2015. "Kami malu dan sudah seperti gelandangan."

    Anggota Fraksi Golkar dan rekan sejawatnya di Panitia Khusus Revisi Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten terpaksa meminjam ruang rapat Bapeda Kabupaten Bogor. "Begini-lah kalau mau rapat, harus cari ruangan kosong di Pemda," ujar Irman Nurcahyan dari Fraksi Demokrat.

    Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Emmy Vernawati, memastikan proyek renovasi gedung DPRD dilanjutkan pada tahun anggaran 2015. Namun, pelaksanaan pekerjaan harus melalui tahapan pelelangan konsultan perencanaan dengan lelang kontruksi.

    Sekretaris DPRD sudah mengajukan rencana pelelangan ke Unit Layanan Pelelangan. "Kami maunya cepat dibereskan. Tapi kan ada aturan," Emmny berujar. "Perencanaan dilelang lagi karena ada perubahan desain gambar."

    Menurut Emmy, PT. Guna Karya Nusantara diputus kontrak ketika pekerjaan masih berjalan. Pantauan Tempo, gedung utama DPRD terlihat berantakan. Puing tembok dan kayu berserakan di bekas ruang sidang utama.

    Anggota Dewan dan staf yang melintasi areal renovasi terpaksa menutup hidung karena debu yang tertiup angin. Sedangkan di bagian belakang gedung, tampak bangunan beton setengah jadi. Kondisi Komplek DPRD terlihat kumuh. "Ini mengganggu kinerja kami," kata Anggota Fraksi PKS, Wasto Sumarno.

    ARIHTA U. SURBAKTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.