Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aksi Mendukung Ahok Berantas Korupsi Warnai Car Free Day  

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Sejumlah warga antre berikan tanda tangan di spanduk sebagai dukungannya pada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2015. Tempo/Fajar Januarta
Sejumlah warga antre berikan tanda tangan di spanduk sebagai dukungannya pada Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 22 Maret 2015. Tempo/Fajar Januarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Area car free day di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta, masih diwarnai aksi dukungan politik. Hari ini, berdasarkan pantauan Tempo sepanjang jalur CFD dari kawasan Senayan hingga Sarinah, terdapat satu aksi dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melawan pemberantasan korupsi di pemerintahan DKI.

Aksi yang digawangi oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP tersebut sudah berlangsung selama tujuh pekan berturut-turut di depan area Plaza Indonesia. "Ini aksi ketujuh yang kami gelar untuk mengumpulkan tanda tangan masyarakat mendukung pemberantasan korupsi di Jakarta," ujar Ketua Srikandi Bara JP, Vivi Evilia, saat ditemui Tempo di depan Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Ahad, 12 April 2015.

Dukungan yang diberikan masyarakat lewat tanda tangan cukup banyak. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang sudi mampir dan menyimak pernyataan orator serta relawan lainnya yang sudah bersiap dengan spidol di tangan mereka. "Silakan tanda tangan di spanduk ini bagi yang mau mendukung pemberantasan korupsi di Jakarta," ujar salah satu relawan.

Menurut Vivi puluhan spanduk yang telah terkumpul hingga pekan ini akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menunjukkan bukti dukungan masyarakat terhadap pembongkaran kasus korupsi dalam pemerintahan Jakarta selama ini. "Kami pun meminta Ahok untuk mengungkap nama-nama oknum yang terlibat dalam pengadaan dana-dana siluman dalam anggaran DKI," ujar Vivi.

Sementara itu, koordinator lapangan aksi tersebut, Syafti Hidayat menegaskan jika aksi ini digelar untuk menularkan semangat melawan korupsi sebagai extraordinary crime pada masyarakat. "Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, partisipasi masyarakat penting ada, sehingga kami mengadakan aksi ini tentu bukan membela Ahok secara pribadi," ujar Syafti.

Syafti pun menyebut aksi yang dilakukan Bara JP ini bukan aksi politik melainkan aksi sosial untuk menggerakkan masyarakat agar lebih peka dan peduli terhadap kondisi saat ini. "Ini gerakan masyarakat, kami obyektif menilai terhadap masalah, Ahok menurut kami berani melawan," kata Syafti. Ia pun mengaku sudah mengetahui adanya larangan mengadakan aksi politik di kawasan CFD, tapi menurut Syafti melakukan aksi publik seperti ini jelas perlu agar masyarakat dapat tergerak.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan aturan untuk mengetatkan kegiatan di car free day dari aksi politik. Aturan tersebut cukup banyak menghadirkan pro dan kontra terutama jika dilihat dari indikator yang ditetapkan dianggap belum terpetakan dengan baik. Jika alasan Pemerintah Provinsi melarang adanya aksi politik karena mengganggu masyarakat, maka konsensus apa saja yang dirasakan mengganggu oleh masyarakat yang berada di kawasan CFD mesti jelas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal tersebut diutarakan oleh Koordinator Kontras Haris Azhar. Haris meminta Ahok melihat CFD sebagai sebuah kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab, muncul aksi-aksi spontanitas masyarakat menanggapi isu-isu politik yang berkembang.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul turut menyetujui adanya pelarangan CFD digunakan untuk aksi politik. Alasannya agar kegiatan CFD bisa lebih tertib. Biasanya, aksi-aksi politik yang diadakan di CFD tak pernah meminta izin kepolisian hal ini dinilai Martinus melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur syarat untuk mendapatkan izin demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Selain itu, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, CFD juga diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi, Jadwal, dan Tata Cara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun mengakui upaya tersebut cukup susah diantisipasi dan diawasi. Tujuan utamanya menurut Ahok hanya ingin masyarakat merasa nyaman saat melakukan aktivitas di lingkungan CFD setiap Ahad pagi hingga menjelang siang hari. "Iya pengawasannya susah minimal ingin warga DKI tidak terganggu," ucap Ahok pada Tempo.

AISHA SHAIDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

3 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

3 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

17 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

21 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

22 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

22 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

23 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?


Satpol PP DKI Bubarkan Aksi Dukung Palestina di Car Free Day Bundaran HI

26 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil unyuk Dukung Kemanusiaan Palestina melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI pada Ahad, 3 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Satpol PP DKI Bubarkan Aksi Dukung Palestina di Car Free Day Bundaran HI

Sejumlah petugas Satpol PP DKI mengambil dan menggulung spanduk milik massa aksi dukung Palestina di car free day Bundaran HI.


Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

26 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

Pengamat politik mengatakan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih memiliki suara kuat di Jakarta.


Masyarakat Menilai Pemilu 2024 Penuh Kecurangan, Akan Menunggu Hasil Real Count KPU

40 hari lalu

Petugas memeriksa data pengiriman dari lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Uji coba aplikasi Sirekap tersebut dalam rangka mempersiapkan pemungutan, penghitungan suara, sampai dengan tahapan rekap guna memastikan kesiapan penggunaannya dalam penyelenggara Pilkada serentak 2020 di daerah. ANTARA/M Agung Rajasa
Masyarakat Menilai Pemilu 2024 Penuh Kecurangan, Akan Menunggu Hasil Real Count KPU

Sejumlah warga yang ditemui Tempo di car free day menilai Pemilu 2024 penuh kecurangan dan tidak adil. Menunggu hasil real count KPU.