Kisruh Ahok Vs DPRD, Ini 3 Instruksi Jokowi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) duduk bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), saat upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta, 1 Desember 2014. Jajaran aparatur diminta meninggalkan mental priayi dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya. ANTARA/Fanny Octavianus

    Presiden Jokowi (tengah) duduk bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), saat upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta, 1 Desember 2014. Jajaran aparatur diminta meninggalkan mental priayi dalam melayani tugas dan tanggung jawabnya. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tampak asyik mengobrol di depan halaman Istana Merdeka. Secangkir kopi hitam dan teh menemani ketiganya.

    Sesekali ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak saat salah satu di antaranya berbicara. Namun ketika Jokowi menunjukkan wajah seriusnya, Ahok dan Prasetyo tampak khidmat mendengarkan. Keduanya mengangguk saat Jokowi mengakhiri pembicaraannya.

    Perbincangan berlangsung kurang-lebih satu jam 30 menit. Jokowi menyebutkan pertemuan itu merupakan audiensi. Tujuannya, membicarakan dan mencari solusi atas konflik antara DPRD dan Gubernur Jakarta.

    "Berbicara mengenai masalah Jakarta. Gubernur sudah cerita dan tadi Ketua DPRD juga sudah banyak berbicara," kata Jokowi di Istana Merdeka, Selasa, 14 April 2015.

    Ada tiga instruksi Jokowi kepada Ahok dan Prasetyo. Pertama, pencairan APBD 2015 harus segera dilakukan. "Agar mereka bisa langsung bekerja dan anggaran kemudian diserap untuk kebutuhan masyarakat," kata Jokowi.

    Kedua, konflik harus cepat diselesaikan. Kepada Prasetyo, Jokowi meminta agar penggunaan hak menyatakan pendapat Dewan dapat diselesaikan dengan baik. "Hak menyatakan pendapat itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, musyawarah yang baik."

    Instruksi ketiga Jokowi menyangkut penggunaan APBD 2016. Jokowi mengatakan DKI Jakarta harus kembali menggunakan payung hukum peraturan daerah dalam menentukan rancangan anggaran tahun depan. Dengan begitu, masukan dan aspirasi DPRD bisa ditampung dalam penyusunan rancangan anggaran itu.

    REZA ADITYA

    VIDEO TERKAIT:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.