Penghuni Kalibata City Laporkan Pengelola ke Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung. TEMPO/Seto Wardhana

    Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Komunitas Warga Kalibata City, Umi Hanik, mengatakan sedang melaporkan kasus penyerangan oleh sekelompok orang yang diduga preman yang membubarkan rapat penyusunan panita musyawarah untuk membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). "Kami sedang di Kepolisian Daerah Metro Jaya, sekarang masih konsultasi di bagian pengaduan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Ahad, 19 April 2015.

    Umi menjelaskan, Rapat itu dibuat karena banyaknya masalah di rumah susun sederhana milik (rusunami) Kalibata City. Permasalahan itu, ucap Umi, seperti sertifikat kepemilikan rusun yang belum diberikan selama empat tahun, kenaikan tarif listrik serta kenaikan Iuran Pemeliharaan Lingkungan yang tidak transparan. "Salah satu warga bayar listrik dari Rp 700 ribu sekarang jadi Rp 1 juta," kata dia. "IPL naik 40-60 persen. Ada yang bayar Rp 2,4 juta per tahun lalu naik jadi Rp 3,4 juta."

    Menurut Umi, selain permasalahan teknis, pengelola rusunami tidak bisa menjalankan fungsinya. Yaitu, banyaknya permasalahan prostitusi, narkoba dan kriminalitas yang diduga banyak terjadi di 17 menara rumah susun ini.

    Berbagai masalah itulah yang membuat warga rusun ingin membentuk P3SRS. Umi mengatakan, Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, salah satu fungsinya menjadi pengawas kebijakan yang ditetapkan pengelola. "Kami berharap, menjadi P3RS dikelola oleh warga yang benar tinggal di rusun dan bisa menyelesaikan permasalahan pengelola."

    Menurut Umi, sebelum diadakan rapat penyusunan panitia musyarawah, pihaknya sudah memberikan surat ihwal rapat yang akan diadakan di lantai dasar atau emperan Tower Selasar pada Sabtu, 19 April 2015. Namun, pihak pengelola tidak mau menerima surat itu.

    Di hari pelaksanaan rapat sekitar pukul 16.00 WIB, di Tower Selasar, sudah dijaga sekelompok orang. Akhirnya rapat pun pindah ke lantai dasar atau emperan Tower Jasmine. Hasil rapat pun mendapatkan enam panitia musyarawah. Namun, setelah palu diketuk, sekelompok orang itu menyerang. "Ibu-ibu yang bawa anak pun langsung menyingkir. Tapi, kami tidak melawan." katanya.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.