Soal Prostitusi, Ahok: Itu seperti Kotoran Manusia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbincang dengan petugas kebersihan saat meninjau pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta, 15 April 2015. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau realisasi rencana pembangunan jembatan penghubung menuju Blok G Pasar Tanah Abang agar ramai pengunjung. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berbincang dengan petugas kebersihan saat meninjau pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta, 15 April 2015. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau realisasi rencana pembangunan jembatan penghubung menuju Blok G Pasar Tanah Abang agar ramai pengunjung. Tempo/M IQBAL ICHSAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin selama manusia masih ada, prostitusi tak bisa dihilangkan. "Kalau bicara jujur, prostitusi itu kayak kotoran manusia, selama manusia masih ada kotorannya juga ada," kata Ahok--sapaan Basuki-- saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, 20 April 2015.

    Untuk itu, kata Ahok, manusia itu sendiri yang harus memilih, apakah ingin melihat kotoran tersebut ada di mana-mana atau hanya ada di sebuah toilet dengan bentuk dan bau yang sama. "Mau enggak kalau baunya ke mana-mana? Enggak mau toh? Kalau ditaruh di toilet kotornya, baunya tetap saja kotoran," kata Ahok.

    Perkataan Ahok tersebut selintas menyiratkan kalau dirinya mendukung adanya lokalisasi. Tapi Ahok menyadari jika hal tersebut direalisasi terbayang serangan dari banyak pihak yang tak sepakat dengan adanya lokalisasi di Jakarta. "Bisa diserang habis," kata Ahok.

    Menurut Ahok, memanfaatkan tempat seperti kos-kosan untuk tempat prostitusi juga tidak bisa dibenarkan. "Makanya saya minta wali kota untuk mendata, masa enggak tahu kosan yang dijadikan tempat prostitusi. Harus bisa dilihat, jangan sampai lokalisasi ditutup larinya ke kos-kosan," kata Ahok lagi.

    Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan pelacuran layaknya sampah masyarakat. Jadi selama masih ada masyarakat tentu akan memproduksi sampah. "Tinggal sampah itu jangan berceceran di mana-mana harus dirapikan," ujar Ahok.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.