Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Siapkan Rapor Merah untuk Ahok  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sebuah spanduk yang ditujukan kepada AHok, dibentang olah Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 24 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
Sebuah spanduk yang ditujukan kepada AHok, dibentang olah Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, 24 Maret 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.COJakarta - Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta membahas rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 akan digelar Kamis, 23 April 2015. Agenda ini diundur dua hari dari jadwal semula akibat adanya penyesuaian beberapa agenda pertemuan dan rapat anggota Dewan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Dewan sudah menyiapkan koreksi obyektif terhadap realisasi penggunaan APBD oleh Pemerintah Provinsi DKI tahun 2014. "Rekomendasi telah disusun, akan ada koreksi obyektif," ujar Prasetyo saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2015.

Koreksi dan rekomendasi yang disiapkan Dewan, menurut Prasetyo, meliputi soal serapan dan target pendapatan. Tak dipungkiri, ucap Prasetyo, penilaian terhadap APBD 2014 merah alias bernilai buruk. "Nah, sekarang makanya harus disempurnakan," ujar Prasetyo. Beberapa rekomendasi, tutur dia, sudah disiapkan tapi masih perlu dibahas kembali dalam rapat dengan semua anggota Dewan.

Terhadap LKPJ APBD DKI 2014, DPRD menilai kinerja Gubernur DKI beserta aparatnya sepanjang 2014 sangat buruk. Penilaian tersebut berdasarkan nilai pendapatan yang tercapai, yakni hanya 66,80 persen atau Rp 43.447.856.485.934 dari rencana Rp 65.042.099.407.000. Selain itu, realisasi belanja hanya mencapai 59,32 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angka tersebut, menurut Wakil Ketua Dewan Mohamad Taufik, merupakan belanja terendah ibu kota negara. Taufik menjelaskan, jika belanja terealisasi hingga 100 persen, akan terdapat defisit anggaran hingga 20 triliun. "Ini dihitung dari laporan yang diberikan, target income, dan realisasinya," ujar Taufik. Defisit banyaknya diperoleh dari kegagalan perolehan pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak iklan, serta pajak bumi dan bangunan.

Selain itu, pembiayaan realisasi penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam APBD 2014 hanya mencapai 43,62 persen yang terdiri atas kegagalan realisasi PMP PT KBN, PT PAM Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya. Dewan pun menyoroti adanya peningkatan angka kemiskinan dari 371.000 orang pada 2013 menjadi 412.000 orang tahun 2014. Ini menunjukkan Gubernur DKI gagal dalam menyejahterakan masyarakatnya.

AISHA SHAIDRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

15 November 2018

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI: Ide Skybridge Tanah Abang Ada Sejak Zaman Ahok

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan ide proyek skybridge di Tanah Abang sudah ada sejak zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.


Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

4 Oktober 2018

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri
Haji Lulung, Melambung dari Pemulung Tanah Abang Sampai Caleg RI

Haji Lulung berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD DKI, untuk selanjutnya penguasa Tanah Abang itu mencadi caleg RI.


DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

30 Mei 2017

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017. REUTERS/Bay Ismoyo/Pool
DPRD Tetapkan Pasal Pengunduran Diri Ahok di Rapat Bamus DKI

Badan Musyawarah DKI beserta pihak eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat akan menggelar rapat paripurna soal pengunduran diri Ahok.


DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

30 Mei 2017

(Ki-ka) Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik, Plt. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawaty dalam rapat koordinasi di Balai Kota DKI, 26 Mei 2017. Tempo/Friski Riana
DPRD Umumkan Pengunduran Diri Ahok di Rapat Badan Musyawarah  

Secara khusus, rapat diagendakan untuk mengumumkan pengunduran diri Ahok dari jabatan Gubernur DKI.


Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

22 April 2017

Haji Lulung berpose dengan seekor sapi yang dipersiapkan untuk syukuran kemenangan Anies-Sandi. Jalan Fahrudin, Jakarta Pusat, 22 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Lulung Minta Ahok Tak Giring Anies Berseberangan dengan DPRD  

Menurut Lulung, akan lebih baik jika terjalin komunikasi intensif, yaitu melibatkan semua tokoh masyarakat, lintas agama, dan pemangku kepentingan.


Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

1 Maret 2017

Ketua Dewan Syariah WilayahPKSDKI Jakarta AbdurrahmanSuhaimi (tengah) menemui perwakilan kelompok Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorppa) untuk menyampaikan keberatannya soal ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama aau Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 di Gedung DPRD, 7 Oktober 2016. TEMPO/Larissa
Beda Ahok dan Soni Saat Hadapi DPRD. Soni: Jangan Kenceng

Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni, memilih melobi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketika menyusun APBD.


Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

16 Juni 2016

Ki-Ka:  CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi, Moderator Qaris Tajudin dan Redaktur desk Metro Tempo, Bagja Hidayat dalam acara #DiskusiRuangTengah di Kantor Tempo, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
Cyrus Enggan Komentari Kabar Aliran Rp 30 M untuk Teman Ahok  

Direktur Utama Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat tak mau menanggapi soal uang Rp 30 miliar dan modal awal Teman Ahok Rp 500 juta.


Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

24 Mei 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kanan) menyerahkan RAPBD DKI Jakarta 2016 kepada Ketua DPRD DKI JakartaPrasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 17 Desember 2015. TEMPO/Ghoida Rahmah
Dipanggil DPRD, Ahok: Dewan Ini Pengacara atau Penyalur Jasa  

"Kalau DPRD panggil, kami pasti datang. Cuma lucu saja. DPRD seharusnya mendukung saya membebani pengembang untuk bangun DKI," kata Ahok.


Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

3 Mei 2016

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beri selamat kepada Wakil Ketua DPRD terpilih Lulung Lunggana di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
Lulung Serang Ahok Bela Rustam: Maksudnya Apa Nantang Gitu  

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Lulung mengomentari Gubernur DKI Jakarta yang menantang PNS untuk mengundurkan diri dari jabatannya.


Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

16 April 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 12 April 2016. Kedatangan Ahok tersebut untuk dimintai keterangannya terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ini Isi Video Pegawai BPK yang Tantang Ahok Duel  

Imam Supriadi meminta Ahok berhenti berkoar-koar tentang atasannya, Ketua BPK Harry Azhar Azis.