Cegah Pesta Bikini Pelajar SMA, KPAI Gandeng Polisi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • acidcow.com

    acidcow.com

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan lembaganya telah menjalin komunikasi dengan Markas Besar Polri untuk mencegah pesta bikini pelajar di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

    Langkah itu merupakan upaya untuk melindungi pelajar. "Jangan sampai ada oknum yang tak bertanggung jawab yang mencari rezeki dengan cara merusak generasi muda," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 23 April 2015.

    KPAI, kata dia, juga telah meminta klarifikasi pada sekolah-sekolah yang tertera dalam undangan tersebut. Jika sekolah-sekolah yang tertera dalam undangan terbukti mendukung atau terlibat dalam acara itu, maka KPAI akan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil langkah tegas.

    Selain itu, KPAI juga meminta Dinas Pendidikan DKI memberikan pendampingan pada sekolah-sekolah tersebut. "Sekolah yang namanya dicemarkan sebaiknya segera melakukan klarifikasi karena ini telah mencemarkan nama institusi pendidikan secara umum," ujarnya.

    Asrorun mengatakan KPAI mengecam lembaga event organizer (EO) dan pihak hotel yang akan menyelenggarakan pesta bikini tersebut. "Jika terbukti ada pelanggaran, maka EO dan pihak hotel harus mempertanggungjawabkannya, baik secara moral dan hukum," katanya.

    Sebelumnya, di media sosial beredar pamflet mengenai pesta bikini yang pesertanya siswa SMA. Pesta diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 April 2015 mendatang. Acara itu dilakukan untuk merayakan berakhirnya Ujian Nasional.

    Asrorun menegaskan pesta bikini adalah cara yang salah untuk mengungkapkan rasa syukur setelah melaksanakan Ujian Nasional. "Cara itu justru melanggar norma," ucapnya.

    GANGSAR PARIKESIT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.