Pemerintah Depok Tak Serius Awasi Makanan Bebas Formalin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas menunjukkan 7 jirigen bahan formalin untuk memproduksi tahu yang disita oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/9). Tempo/Tony Hartawan

    Sejumlah petugas menunjukkan 7 jirigen bahan formalin untuk memproduksi tahu yang disita oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/9). Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Depok - Pemerintah Kota Depok tidak serius mengawasi makanan bersih dan sehat yang dijual di pasar-pasar tradisional. "Dalam setahun anggaran Dinas Kesehatan untuk mengawasi hanya sekali," kata Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Makanan Dinkes Kota Depok Sih Mahayanti, Jumat, 24 April 2015.

    Selain itu, instansi ini juga sulit mengawasi keberadaan pabrik tahu di wilayahnya. Banyak yang belum berizin, tutur Sih Mahayanti, dan Dinas Kesehatan belum memiliki data penyebarannya yang pasti.

    Walhasil mereka bingung melakukan pengawasan. Sih Mahayanti menjelaskan pernah instansinya mengawasi 15 pabrik tahu pada 2013.  "Namun tidak ada temuan," katanya.

    Rabu, 22 April 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama Mabes Polri menggerebek pabrik tahu yang menggunakan formalin di Kelurahan Ragajaya, Bojonggede. Setiap hari pabrik tersebut memproduksi 1,8 ton tahu yang dicampur formalin sebagai pengawet.

    Untuk mengantisipasi adanya penyebaran produk berbahaya, Pemerintah Kota Depok, kata Sih, akan membentuk Tim Pengawas Terpadu. Langkah ini sesuai dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

    Menurut Sih Mahayanti, pada 2 April 2015, Tim Gabungan Ketahanan Pangan Kota Depok melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional, antara lain Pasar Agung dan Sukatani. "Di kedua pasar tersebut ditemukan tahu berformalin," ujarnya.

    Dari sekitar 14 sampel ikan, kikil, tahu, kerupuk kulit, cumi-cumi, udang, dan makanan yang diindikasi mengandung zat berbahaya di Pasar Agung, hampir 50 persennya mengandung bahan berbahaya.

    Lalu sebelas sampel di Pasar Sukatani hasilnya 33,33 persen mengandung bahan berbahaya. "Mesti hati-hati terhadap makanan mengandung bahan berbahaya yang biasa dikonsumsi masyarakat," katanya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.