Harusnya Lulung Diperiksa Polisi Hari Ini, tapi Ia Memilih...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa dikenal dengan panggilan Haji Lulung. TEMPO/Seto Wardhana

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau biasa dikenal dengan panggilan Haji Lulung. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengaku tak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri pada hari ini, Senin, 27 April 2015.

    Lulung mengaku telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari Bareskrim pada Jumat, 24 April 2015. Dia tak hadir karena sudah kadung bertolak ke Manado. Toh, Lulung memastikan akan hadir dalam pemeriksaan selanjutnya. "Saya warga negara yang patuh hukum," ujar Lulung, Senin, 27 April 2015.

    Hari ini ruang kerja Lulung di DPRD DKI digeledah penyidik Bareskrim. Selain menggeledah ruangan Lulung, penyidik Bareskrim mengubek-ubek ruangan Komisi Pendidikan DPRD di gedung DPRD yang lama. Jalur menuju pintu ruangan ini dipasangi garis polisi. Ruangan lain yang turut digeledah yakni ruangan anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan, di lantai 5 gedung DPRD.

    Adapun Markas Besar Polri telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2014 pada 30 Maret lalu. Tersangka tersebut yakni Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

    Penggelembungan anggaran UPS itu terjadi dalam APBD DKI Jakarta 2014. Pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara memasukkan anggaran 49 paket UPS senilai Rp 300 miliar bagi sejumlah sekolah.

    Kerugian negara akibat korupsi pengadaan UPS ini mencapai Rp 50 miliar. Penyidik menjerat Alex Usman dan Zaenal Soleman dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    Kasus ini terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan dugaan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit dalam APBD DKI 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt-ampere hanya sekitar Rp 100 juta.



    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.