Ruangan Digeledah, Lulung: Saya Tak Pernah Main di Dewan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Dok. TEMPO/Novi Kartika

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Dok. TEMPO/Novi Kartika

    TEMPO.COJakarta - Ruang kerja Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana digeledah penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Senin, 27 April 2015. Penggeledahan yang terkait dengan pemeriksaan kasus  uninterruptible power supply (UPS) itu berlangsung kala Lulung berada di Manado, Sulawesi Utara.

    Lulung berharap tidak dikriminalkan dalam kasus ini. Ia mengaku tak terlibat dalam penggelembungan nilai pengadaan UPS. "Saya meyakini saya tak pernah main apa pun di Dewan, apalagi berkomunikasi dengan kepala dinas," ujar Lulung, Senin, 27 April 2015.

    Di Manado, Lulung mengatakan tengah menghadiri undangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Utara. Dia absen dalam pemeriksaan yang sedianya dilakukan pada hari ini, 27 April 2015, lantaran sudah bertolak ke Manado. Ia mengaku sudah menerima surat panggilan dari Bareskrim pada Jumat, 24 April 2015. Ia memastikan akan hadir dalam pemeriksaan selanjutnya. 

    Adapun Markas Besar Polri telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta 2014 pada 30 Maret lalu. Tersangka tersebut yakni Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

    Penggelembungan anggaran UPS itu terjadi dalam APBD DKI Jakarta 2014. Pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara memasukkan anggaran 49 paket UPS senilai Rp 300 miliar bagi sejumlah sekolah.

    Kerugian negara akibat korupsi pengadaan UPS ini mencapai Rp 50 miliar. Penyidik menjerat Alex Usman dan Zaenal Soleman dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

    Kasus ini terungkap setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan dugaan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit dalam APBD DKI 2014. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt-ampere hanya sekitar Rp 100 juta.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.