Hari Buruh, Serikat Pekerja Ancam Razia Pabrik Beroperasi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, di Bunderan HI, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2015. Aksi tersebut untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke 16 dengan mendesak pemerintah untuk memberikan upah layak , jaminan kesehatan gratis dan menolak penghapusan hak mogok. TEMPO/Imam Sukamto

    Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi unjuk rasa, di Bunderan HI, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2015. Aksi tersebut untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke 16 dengan mendesak pemerintah untuk memberikan upah layak , jaminan kesehatan gratis dan menolak penghapusan hak mogok. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO , Jakarta: Bogor -  Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor mengancam akan melakukan aksi sweeping ke perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi dan mempekerjakan pekerja atau buruh pada hari H peringatan hari buruh Intenasional (May Day) 1 Mei 2015.

    "Ada sekitar 6.000 buruh Bogor yang akan turun ke jalan untuk memperingati hari buruh, kami minta kepada semua perusahaan untuk meliburkan pekerjanya, kalau masih ada yang bekerja kami akan sweeping ke perusahaan," kata Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Nadi Harja, saat dihubungi Kamis 30 April 2015.

    Dia mengatakan, tuntutan buruh pada May Day tahu ini sama dengan peringatan hari buruh sebelumnya. Yakni menuntut agar perusahaan meliburkan pekerja dan mengizinkan pegawainya untuk bergabung memperingati hari buruh. "Selama ini masih ada perusahaan yang melarang pekerjanya untuk ikut memperingati, makanya jika ada perusahaan yang masih mempekerjakan pegawainya kami akan sweeping," kata dia.

    Dia mengatakan, untuk memperingati May Day, selain menggelar aksi unjuk rasa turun ke jalan baik di Bogor maupun bergabung di Jakarta, buruh Kabupaten Bogor juga akan melakukan kegiatan sosial di antaranya donor darah, bakti sosial. "Kami juga akan memberikan bantuan kepada pekerja yang tidak mampu," kata dia.

    Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Federasi Metal Indonesia  Hendra mengatakan, akan mengirimkan sebanyak 5.000 orang anggotanya untuk bergabung dengan buruh lainya di Jakarta, "Kami minta polisi tidak melarang kami ke Jakarta untuk bergabung dengan buruh lain," kata dia.

    Dia mengatakan pihaknya akan terus menuntut pemerintah menghapus sistem kerja kontrak (outsoucing) yang saat ini masih diterapkan di beberapa perusahaan metal di Indonesia. "Selain tuntutan yang lama, kami juga minta agar Pemda untuk merealisasikan perumahan murah bagi buruh," kata dia.

    M. SIDIK PERMANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.