Alasan SMP Negeri Tak Gelar UN Berbasis Komputer  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswi mengerjakan soal UN dengan menggunakan sistem manual, ujian nasional tingkat SMP berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Cimahi, Jawa Barat, 4 Mei 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Seorang siswi mengerjakan soal UN dengan menggunakan sistem manual, ujian nasional tingkat SMP berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Cimahi, Jawa Barat, 4 Mei 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Ujian Nasional untuk siswa Kelas IX Sekolah Menengah Pertama.

    Tahun ini pemerintah juga memberlakukan tes berbasis komputer atau CBT untuk SMP. Namun di DKI Jakarta hanya SMP Penabur 2 Jakarta Pusat yang menjadi satu-satunya sekolah yang mengadakan UN sistem CBT.

    Kepala SMP Negeri 195, Duren Sawit, Jakarta Timur, Isni Fauziah menyebut sekolah negeri kebanyakan terkendala kesiapan sarana komputer. "Jumlah komputer kami sangat terbatas," kata dia kepada Tempo di Duren Sawit, Senin, 4 Mei 2015.

    Dia mencontohkan jumlah komputer di SMPN 195 cuma 24 unit. Adapun jumlah peserta ujian mencapai 241 siswa ditambah 17 siswa SMP Swadaya yang menginduk ujian ke SMPN 195. Setidaknya, kata Isni, harus ada 90 unit komputer yang siap dipakai. "Aturan mewajibkan kepemilikan komputer minimal sepertiga dari total peserta ujian," kata Isni.

    Selain itu, siswa SMP butuh waktu lebih lama untuk mempersiapkan ujian berbasis komputer ketimbang siswa SMA. Alasannya, guru kesulitan memberi pemahaman siswa soal kemudahan sistem baru ujian itu. Alih-alih semangat, siswa malah ragu dan takut jika keliru mengoperasikan komputer sehingga jawaban soal jadi salah.

    Ihwal pelaksanaan ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, Isni mengatakan tak ada gangguan berarti. Distribusi soal lancar dan kualitas lembar soal tak ada yang rusak. "Saya targetkan kelulusan 100 persen," dia berujar.

    RAYMUNDUS RIKANG


  • UN
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.