Bogor Hanya Dapat Rp 13 Miliar Dana Hibah dari DKI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendungan Katulampa, Bogor, Jabar. ANTARA/Jafkhairi

    Bendungan Katulampa, Bogor, Jabar. ANTARA/Jafkhairi

    TEMPO.COJakarta - Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan Pemerintah Kota Bogor hanya mendapatkan dana hibah Rp 13 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, Bogor dijanjikan bakal mendapat anggaran hibah Rp 100 miliar.

    Menurut dia, bantuan sebesar Rp 13 miliar tersebut nantinya akan dipakai mendanai pembuatan kolam retensi untuk penanggulangan banjir Jakarta, bidang transportasi, dan penanggulangan masalah sampah. "Penggunaan dana Rp 13 miliar dari hibah tersebut alokasinya sudah jelas sesuai dengan apa yang disetujui DKI, seperti yang diajukan dalam proposal oleh Pemkot Bogor," ucapnya.

    Dia menuturkan ada dua lokasi kolam retensi atau resapan yang akan dibangun Pemkot Bogor. Kedua lokasi ada di Kelurahan Ciluar dan Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.

    "Untuk kolam resapan di Kelurahan Cibuluh dengan luas sekitar 1 hektare, lahannya sudah dibebaskan Pemkot Bogor menggunakan dana APBD 2014. Namun, untuk Ciluar dengan luas sekitar 1,7 hektare, belum ada pembebasan lahan, " ujarnya.

    Dia mengatakan, awalnya untuk pembebasan lahan dan pembangunannya, Pemkot Bogor akan menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI. Namun, karena hanya cair Rp 13 miliar, hibah akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2015. "Pemkot Bogor tetap bisa bangun itu tanpa dana hibah, karena silpa (sisa lebih anggaran) tahun lalu saja masih ada 300 miliar," ucapnya.

    Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan belum maksimalnya dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta untuk Pemkot Bogor sebesar Rp 13 miliar dari Rp 100 miliar yang direncanakan karena adanya perselisihan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. "Pak Ahok sempat bilang, pemberian dana hibah untuk kota-kota sekitar Jakarta dikurangi karena adanya konflik dengan DPRD, sehingga berpengaruh dengan besaran dana bantuan hibah itu," ujarnya.

    M. SIDIK PERMANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.