Diprotes Larangan APTB, Ahok: Saya Biasa Dicaci Maki

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) melintas di halte Harmoni, Jakarta, Kamis (4/10). Total armada bus yang disiapkan untuk APTB Ciputat - Kota ini adalah 15 bus, yang merupakan peremajaan armada Bus Bianglala trayek AC-45. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) melintas di halte Harmoni, Jakarta, Kamis (4/10). Total armada bus yang disiapkan untuk APTB Ciputat - Kota ini adalah 15 bus, yang merupakan peremajaan armada Bus Bianglala trayek AC-45. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menyiapkan diri atas kemarahan warga Ibu Kota dan kota-kota di sekitar Jakarta soal larangan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) masuk Jakarta mulai pekan depan.

    “Silakan marah dengan saya. Saya sudah biasa dicaci maki,” kata Ahok saat ditemui di kantornya, Kamis, 7 Mei 2015.

    Ahok memprediksi banyak warga akan protes karena mereka bakal merasakan kekurangan bus akibat pembatasan wilayah operasi APTB. Dia mengatakan warganya tak usah khawatir karena PT Transportasi Jakarta akan mendatangkan bus-bus baru pada Juni mendatang.

    Ahok memutuskan kebijakan ini setelah operator APTB dan PT Transportasi Jakarta gagal mencapai kata sepakat soal besaran pembayaran tarif per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran senilai Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu per kilometer. Selain itu, Ahok sudah gerah dengan bus APTB yang seenaknya berhenti menaikkan atau menurunkan penumpang.

    Adapun sejumlah sopir APTB di Kota Bekasi, Jawa Barat, keberatan dengan adanya larangan angkutan itu masuk ke Jakarta. Mereka khawatir pendapatan akan turun.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.