APTB Dilarang ke Jakarta, Ini Penjelasan Dishub  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa kondisi bus APTB sebelum beroperasi di Terminal Bubulak, Bogor, 7 Mei 2015. Pelarangan bus ini masuk jalur transjakarta disebabkan tidak tercapainya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara operator APTB dan PT Transjakarta. Lazyra Amadea Hidayat

    Petugas memeriksa kondisi bus APTB sebelum beroperasi di Terminal Bubulak, Bogor, 7 Mei 2015. Pelarangan bus ini masuk jalur transjakarta disebabkan tidak tercapainya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara operator APTB dan PT Transjakarta. Lazyra Amadea Hidayat

    TEMPO.CO , Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Benjamin Bukit mengatakan, dalam rapat terakhir, Organda meminta DKI memberikan opsi tambahan lainnya. “Mereka minta ‘lebih’, biasalah biar tetap dibayar,” kata Benjamin saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 Mei 2015.

    Menurut Benjamin, pembahasan terakhir mengerucut pada dua opsi ini. Pertama, bus APTB tetap dapat beroperasi dan mengangkut penumpang dari shelter Transjakarta tanpa memungut biaya tambahan di dalam bus. Opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai perbatasan koridor busway yang menghubungkan mitra kota dengan Ibu Kota. Akhirnya, diputuskan bahwa APTB hanya boleh beroperasi hingga shelter pembatas mitra kota dengan Ibu Kota mulai pekan depan.

    Benjamin mengatakan sudah banyak rapat yang diadakan untuk membahas solusi operasional APTB di Ibu Kota. Opsi yang pernah dibahas, salah satunya, adalah pembayaran tarif sesuai dengan catatan kilometer bus APTB. Tapi tak ada titik temu antara operator APTB dan PT Transportasi Jakarta. Akhirnya, opsi itu pun ditiadakan. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan tarif rupiah per kilometer sedang dalam proses lelang dan akan berakhir akhir bulan ini.

    Menurut Benjamin, Organda menginginkan agar operator APTB tetap mendapat "bagian" saat mengangkut penumpang melewati jalur bus Transjakarta. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi DKI-lah yang berhak menarik biaya karena operator bus telah memasuki wewenang mereka. Masalah APTB dengan pemerintah provinsi ini memuncak saat Ahok geram melihat banyaknya bus APTB yang menaikkan dan menurunkan penumpang bukan di shelter sehingga menambah kemacetan.

    “Keputusan akhir itu juga diambil karena kami tak ingin lihat ada APTB sembarangan berhenti lagi,” ujar Benjamin.

    Benjamin juga mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah provinsi akan menggelar rapat kembali soal nasib akhir operator APTB dan mekanisme pengoperasiannya. Tapi dia belum mendapat jadwal yang pasti. “Tunggu kabar dari pihak-pihak lain yang berminat jadi operator APTB dan PT Transportasi Jakarta tentunya,” kata dia.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.