Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekda Depok Turun Tahta Jadi Kepala Dinas

Editor

Kurniawan

image-gnews
Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il. TEMPO/Subekti
Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO , Depok : Ety Surhayati, yang telah habis masa jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Depok, turun tahta menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Ety Resmi dilantik menjadi Kepala Dinas pada Jumat, 8 Mei 2015.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan telah melakukan berbagai pertimbangan untuk melakukan mutasi ini. "Mutasi ini sudah tepat karena hasil pertimbangan dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang juga disampaikan ke Provinsi," kata Nur.

Nur menjelaskan dalam 5 tahun Ety sudah mempunyai pengalaman dan bisa memberikan ilmunya di posisinya yang baru. Nantinya, kata dia, ada lelang jabatan untuk mengisi jabata Sekretaris Daerah, yang diisi pegawai dari Kota Depok yang bisa satu tingkat dari bawah dan dari luar Depok bisa diisi dengan eselon yang setingkat. "Asal sesuai kriteria semua bisa mengisi," ucap Nur.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Qurtifa Wijaya mengatakan mutasi ini memang harus dilakukan lantaran jabatan Sekretaris Daerah telah berakhir. Jabatan Sekretaris Daerah, kata dia, memang menduduki level tertinggi dalam struktur birokrasi kepemerintahan suatu daerah.

Tapi, dengan dipindahkannya Ety menjadi Kepala Dinas memang terlihat ada penurunan jabatan. "Tapi, ini kan kemauan Sekretaris Daerah yang masih mau bekerja di Depok," kata Qurtifa.

Menurutnya, tidak ada larangan Sekretaris Daerah untuk memilih untuk mengabdi di Depok. Ety, kata dia, mempunyai hak mau kemana. Sebab, bila pindah ke Kementerian Dalam Negeri dan tidak ada jabatan kosong di sana juga menjadi kendala. Menurut dia, selama tidak ada golongan yang lebih tinggi di jabatan kepala dinas saat ini tak masalah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ety Suharyati mengaku pasrah dan menerima jabatan saat ini. "Saya siap ditempatkan di mana saja," kata dia sambil tertawa.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung, mengatakan memang wali kota mempunyai otoritas dalam menentukan jabatan birokrat. Tapi, Lisman melihat mutasi jabatan ini unik. "Seharusnya dimutasi sesuai dengan tingkatan atau golongan yang sesuai dengan jabatannya. Biasanya dimutasi ke Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Mutasi ini, kata dia, jangan sampai berjalan sendiri tanpa melihat Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang baru. "Yang berkembang memang sekarang apa sehingga Sekda kok bisa menjadi Kepala Dinas Pertanian?" katanya.

Selain memutasi Ety, Pemerintah Kota Depok juga memutasi 9 aparatur sipil negara lain dari tingkat eselon II dan III.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Persilakan Kaesang dari Solo Maju Pilkada Depok, Elit Gerindra: Dulu Juga Ada dari Kediri

20 Juni 2023

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Persilakan Kaesang dari Solo Maju Pilkada Depok, Elit Gerindra: Dulu Juga Ada dari Kediri

Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Depok Nuroji menyatakan partainya masih fokus pada pilpres dan menganggap dukungan buat Kaesang hanya gimik


PKS Digdaya di Depok, Yusfitriadi: PDI Perjuangan Butuh Sosok seperti Kaesang Jokowi

30 Maret 2023

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono bulan madu di Swiss. Foto: Twitter/@shallhar
PKS Digdaya di Depok, Yusfitriadi: PDI Perjuangan Butuh Sosok seperti Kaesang Jokowi

Untuk menghentikan kedigdayaan PKS di Depok, PDI Perjuangan butuh sosok seperti Kaesang Pangarep


Alasan GP Center Dukung Kaesang ke Pilkada Depok, Mirip PKS Tarik Nur Mahmudi Ismail

29 Maret 2023

Ketua Harian DPP Ganjar Pranowo (GP) Center Thomas Djunianto menyebutkan alasan organisasinya mendorong Kaesang Pangarep maju di kontestasi Pilkada Depok 2024. Foto : Dokumen Pribadi
Alasan GP Center Dukung Kaesang ke Pilkada Depok, Mirip PKS Tarik Nur Mahmudi Ismail

Ketua Harian DPP GP Center Thomas Djunianto, menyatakan pihaknya mengirim postingan mendukung Kaesang Pangarep di Pilkada Depok 2024.


Para Koruptor Ini Mendadak Sakit Setelah Dicokok KPK: Lukas Enembe sampai Setya Novanto

13 Januari 2023

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA
Para Koruptor Ini Mendadak Sakit Setelah Dicokok KPK: Lukas Enembe sampai Setya Novanto

Lukas Enembe tampil dengan kursi roda setalah KPK tetapkan tersangka. Sebelumnya, beberapa koruptor mendadak sakit usai dicokok KPK, ada Setya Novanto


Buntut Kasus Penyelundupan, Sri Mulyani Copot Pejabat Bea Cukai

20 Desember 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Anggota DPRRI Komisi XI menunjukkan kepada awak media onderdil dan suku cadang motor Harley Davidson serta sepeda Brompton ilegal dalam konpers di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Buntut Kasus Penyelundupan, Sri Mulyani Copot Pejabat Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Bea dan Cukai pada Jumat, 20 Desember 2019.


Heboh Kasus Sertifikat Gratis Jokowi, Anies Mutasi Lurah Jumadi

26 Februari 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.000 sertifikat tanah  Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lapangan Maulana Yudhanegara Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Senin, 18 Februari 2019, FOTO: AYU CIPTA/TEMPO.
Heboh Kasus Sertifikat Gratis Jokowi, Anies Mutasi Lurah Jumadi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut merotasi Lurah Grogol Utara Jumadi dalam perombakan besar-besaran pejabat DKI.


Polisi Kirim Balik Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail ke Jaksa

22 Oktober 2018

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dimintai keterangan oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Politikus yang juga pernah menjadi Menteri Kehutanan itu disangka merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam proyek pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka dalam proyek yang dikerjakan sejak 2015 itu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polisi Kirim Balik Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail ke Jaksa

Masa pencekalan terhadap Nur Mahmudi Ismail telah diperpanjang enam bulan.


Polisi Melengkapi Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail dari Kejari

11 Oktober 2018

Ekspresi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Nur Mahmudi Ismail diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polisi Melengkapi Berkas Korupsi Nur Mahmudi Ismail dari Kejari

Kasubbag Humas Polresta Depok Ajun Komisaris Firdaus akan segera melengkapi berkas perkara dugaan korupsi bekas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.


Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail

9 Oktober 2018

Ekspresi Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail saat berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Nur Mahmudi Ismail diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jaksa Minta Polisi Lengkapi Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail

Jaksa telah mengembalikan berkas pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail ke polisi sejak pekan lalu. Alasannya ...


Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail Diserahkan ke Kejaksaan

24 September 2018

Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dimintai keterangan oleh wartawan seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pelebaran jalan, di Polres Kota Depok, Jawa Barat, Kamis malam, 13 September 2018. Politikus PKS itu diperiksa selama 13 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Berkas Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail Diserahkan ke Kejaksaan

Polisi telah merampungkan pemeriksaan terhadap Nur Mahmudi Ismail terkait dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Cimanggis, Kota Depok.