Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Keturunan Minta Dibebaskan dari Pungutan Liar

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebanyak 12 perempuan yang tergabung dalam Perhimpunan Perempuan Tionghoa Miskin mendatangi Komisi A DPRD DKI Jakarta. Mereka minta kemudahan mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kelahiran gratis serta dibebaskan dari berbagai pungutan liar. Warga keturunan Cina ini datang ke Dewan didampingi aktivis lembaga antidiskriminasi yang dipimpin Rebeka Harsono.Jangankan memikirkan kompensasi bahan bakar minyak, mengurus KTP dan akte kelahiran saja susah, ujar Rebeka yang menjadi pelaksana harian lembaga tersebut, Kamis (27/10). Menurut Rebeka, untuk membuat akte, warga keturunan wajib memiliki pembuktian penetapan pengadilan. Sidang di pengadilan diperlukan dua saksi. Mereka juga diharuskan menyertakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal menurut UU No. 4 Tahun 1969 jo Surat Edaran No.471.2/1265.SJ yang ditujukan kepada para gubernur, wali kota dan bupati dinyatakan surat bukti tidak berlaku lagi. Selain persyaratannya menyulitkan dan memakan waktu lama hingga 15 hari, tambah Rebeka, biaya pembuatan akte mahal sekali yaitu Rp 1 juta terdiri dari biaya resmi Rp 750 ribu dan Rp 250 ribu untuk biaya tidak resmi. Bagi yang tidak mampu, ujarnya, harus membuat surat keterangan tidak mampu yang diteken T/RW dan Lurah, masing-masing meminta ongkos Rp 10 ribu. Seperti yang dialami Poni, 42 tahun, warga RT 09/04 Duri Kosambi, Tangerang. Hal yang sama dialami Nursyiah, 65 tahun, warga RT 010/03 Kelurahan Tegal Alur, Cengkareng.Komisi A berjanji membuatkan surat permohonan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi warga keturunan itu.Badriah-Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

30 November 2023

Buruh memblokade jalan akses keluar tol Bekasi Barat di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Adi Warsono
Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

kemacetan akibat demo buruh meluas hingga kawasan Summarecon Bekasi dan Kranji hingga ke ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.


Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

14 Maret 2023

Pengunjuk rasa melakukan demonstrasi menentang rencana reformasi pensiun pemerintah Prancis di Paris sebagai bagian dari hari ketiga pemogokan nasional dan protes di Prancis, 7 Februari 2023. REUTERS/Sarah Meyssonni
Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

Pemogokan buruh yang berlarut-larut telah menambah putaran baru pada perselisihan Prancis yang membara atas reformasi pensiun


Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Dua Juta Buruh Bakal Mogok Nasional

16 November 2021

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Dua Juta Buruh Bakal Mogok Nasional

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mengatakan lebih dua juta buruh dari ratusan ribu pabrik akan melaksanakan mogok nasional


Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

7 Oktober 2020

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

KSPI menyatakan buruh akan kembali menggelar mogok nasional, meminta pemerintah membatalkan Omnibus Law.


Mogok Nasional, Sebagian Buruh Bekasi Tetap Masuk Kerja

24 November 2015

Ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di halaman gedung Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang, 30 Juli 2015. Mereka menuntut pemerintah dan pengusaha agar mengevaluasi sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) agar kasus kecelakaan kerja tidak terulang lagi. Tempo/Adi Warsono
Mogok Nasional, Sebagian Buruh Bekasi Tetap Masuk Kerja

Sebagian buruh tak ikut mogok nasional dan memilih bekerja seperti biasanya karena tak ingin mengambil risiko di-PHK oleh perusahaan.


Buruh Mogok Kerja, Perusahaan di Bekasi Tetap Berproduksi

24 November 2015

Ilustrasi Pabrik baja. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Buruh Mogok Kerja, Perusahaan di Bekasi Tetap Berproduksi

Polisi telah memberikan jaminan kepada pengusaha di Bekasi bahwa tidak ada aksi sweeping di perusahaan dalam aksi buruh mogok nasional.


Soal Kasus Go-Jek, Ini Pendapat Menaker Hanif Dhakiri

11 November 2015

Ini Alasan Nadiem Makarim Dirikan GoJek
Soal Kasus Go-Jek, Ini Pendapat Menaker Hanif Dhakiri

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan Go-Jek, perusahaan milik Nadiem Makarim, seperti bisnis online.


Tolak PP Pengupahan, Buruh Ancam Mogok Massal

29 Oktober 2015

Sejumlah buruh memegang poster saat melakukan aksi demo di depan Istana Merdeka, Jakarta, 28 Oktober 2015. Dalam aksinya buruh mencabut Peraturan Pemerintah Pengupahan. TEMPO/Subekti.
Tolak PP Pengupahan, Buruh Ancam Mogok Massal

Peraturan Pemerintah tentang pengupahan dianggap melanggar
Undang Undang Ketenagakerjaan.


Aksi Mogok Kerja Pekerja Tol, Ini Kata Serikat Pekerja

22 Oktober 2015

Ilustrasi jalan tol. TEMPO/Subekti
Aksi Mogok Kerja Pekerja Tol, Ini Kata Serikat Pekerja

Para pekerja menuntut dua hal kepada PT Jasa Marga, yaitu membatalkan pembentukan PT JLO dan mengangkat para pekerja kontrak menjadi karyawan tetap.


Buruh Mogok, Pelabuhan Tanjung Priok Macet  

16 Januari 2014

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok terlihat dari ketinggian, Jakarta, Kamis (21/2). TEMPO/Tony Hartawan
Buruh Mogok, Pelabuhan Tanjung Priok Macet  

Aktifitas pelabuhan sempat berhenti total selama tiga jam.