Berdasarkan hasil riset itu, penjajah Belanda membuat rencana induk tata kota Batavia pada 1913. Pada cetak biru penanganan banjir Jakarta seratus tahun yang lalu itulah pertama kalinya pintu air Manggarai-Karet menuju utara digagas.
Namun, zaman berubah, keinginan penguasa pun turut berubah. Restu bercerita bagaimana pemerintah Orde Baru bertindak sembrono dengan mengabaikan rencana tata ruang Jakarta.
Pada era Presiden Soeharto, keinginan para pengusaha untuk mengembangkan kawasan permukiman mewah di bibir Teluk Jakarta tak terbendung. Pembangunan masif dan reklamasi di pantai yang sebelumnya menjadi area hutan bakau pun dimulai. “Itu semua mulai terjadi pada 1990-an,” kata Restu.
Baca:
Terbukti di Kota Depok, SMS Ternyata Pemicu Perceraian
Wah, Karena Batu Akik, Polisi Bisa Angkat Teman Pakai Jari
Sejak saat itulah, kata Restu, problem banjir Jakarta makin runyam. “Sebenarnya, selama pembangunan di Pluit menyesuaikan dengan masterplan semula, tidak masalah. Artinya, harus tetap memperhatikan wilayah resapan,” tuturnya.
Sebagai sejarawan, Restu rupanya punya pemahaman sendiri soal prinsip dasar penanganan banjir. “Kalau rumah manusia menggusur rumah air, ya, airnya akan ngamuk. Jadi, kalau mau bangun rumah manusia, airnya dibuatkan rumah dulu.”
DINI PARAMITA
Baca juga:
Heboh Pria Bernama Tuhan: MUI Minta KTP-nya Ditarik...
Giliran Eky Pitung Lawan Ahok: Warga Tertindas Karena....