Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Gusur Warga Kampung Pulo, Ini Cara yang Lebih Manusiawi  

Editor

Rini Kustiani

Warga mencari bahan bangunan yang amsih dapat digunakan di atas puing-puing bangunan yang telah dirobohkan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, 24 Agustus 2015. Pembongkaran bangunan padat penduduk di bantaran kali Ciliwung guna normalisasi kali Ciliwung. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Warga mencari bahan bangunan yang amsih dapat digunakan di atas puing-puing bangunan yang telah dirobohkan di bantaran Sungai Ciliwung, kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, 24 Agustus 2015. Pembongkaran bangunan padat penduduk di bantaran kali Ciliwung guna normalisasi kali Ciliwung. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Lawan Ahok mempertanyakan model pendekatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Juru bicara Aliansi Masyarakat Lawan Ahok, Andi Sinulingga mengatakan sejatinya Ahok bisa menggunakan otoritasnya untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan warga Kampung Pulo. "Ada banyak cara untuk merelokasi warga kampung Pulo dengan lebih baik," ucap Andi melalui keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2015.

Menurut Andi, warga Kampung Pulo bukan penduduk liar seperti yang dituduhkan Ahok. Buktinya, ucap dia, warga Kampung Pulo memiliki kartu tanda penduduk, pengurus RT dan RW, serta membayar iuran listrik. (Lihat video Ini Penampakan Sodetan Ciliwung, Normalisasi Sungai Kurangi Banjir Jakarta, Ahok Persilahkan Warga Kampung Pulo Tempuh Jalur Hukum)

Andi juga membandingkan keberadaan warga Kampung Pulo dengan jutaan orang lain di Ibu Kota yang juga pendatang tapi tidak memiliki KTP Jakarta. Kalaupun penduduk Kampung Pulo tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, menurut Andi, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI bisa menaksir nilai bangunan yang dirobohkan. "Berikan mereka ganti rugi," ujarnya.

Andi menuturkan Ahok semestinya menyediakan alternatif selain menyediakan rumah susun. Misalnya memberikan bantuan kredit pemilikan rumah bersubsidi bagi warga Kampung Pulo yang digusur.

Jika ada kekhawatiran warga bakal menjual asetnya, Ahok bisa menyiasatinya dengan memberikan surat kepemilikan tanah setelah lunas. "Mereka toh melunasinya 20 tahun kemudian," kata Andi.

Dia kemudian membandingkan dengan kebijakan Ahok yang memberikan bantuan hibah kepada TNI dan Polri. Padahal kebijakan tersebut, ucap Andi, tidak penting dan mendesak dilakukan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andi mengaku sepakat soal normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta. Meski demikian, dia ingin semua orang yang tinggal di Jakarta menjadi lebih baik.

Menurut dia, kebijakan Pemprov DKI seharusnya juga bisa memanusiakan orang-orang yang tinggal di Ibu Kota. Andi menceritakan bagaimana Pemprov DKI memanjakan kelas menengah dan orang kaya. Seharusnya, tutur dia, perlakuan serupa juga diterapkan kepada warga miskin Jakarta. "Bukankah orang kaya juga ikut memberikan sumbangan atas banjir Jakarta," katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO

VIDEO KAMPUNG PULO:

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Guyonan Luhut Usul Ahok Cawapres Anies Baswedan, Ini Profil BTP Komisaris Utama Pertamina

18 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Guyonan Luhut Usul Ahok Cawapres Anies Baswedan, Ini Profil BTP Komisaris Utama Pertamina

Menkomarinves Luhut Pandjaitan usulkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai cawapres Anies Baswedan. Kata Surya Paloh, itu guyonan.


PDIP Bahas Potensi Ahok di Pillkada DKI Pasca Pilpres 2024

19 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama. Foto/Instagram
PDIP Bahas Potensi Ahok di Pillkada DKI Pasca Pilpres 2024

Survei IPI menyebut Ahok sebagai kandidat terkuat pada Pilkada DKI Jakarta 2024.


Luhut Usul Ahok Jadi Cawapres Anies, NasDem Sebut Hanya Guyonan

20 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Luhut Usul Ahok Jadi Cawapres Anies, NasDem Sebut Hanya Guyonan

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan pernyataan Luhut agar Ahok menjadi cawapres Anies Baswedan hanyalah becandaan.


Setelah Ancam KJP Pelajar Ikut Tawuran Dicabut, Heru Budi Minta KJP Pelajar yang Merokok Juga Dicabut

24 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan keterangan usai bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Ancam KJP Pelajar Ikut Tawuran Dicabut, Heru Budi Minta KJP Pelajar yang Merokok Juga Dicabut

Heru Budi minta KJP pelajar yang kedapatan merokok dicabut. Sebelumnya sempat ancam pelajar yang ikut tawuran dicabut.


Sanksi Bagi Siswa yang Ketahuan Merokok, Heru Budi: KJP Wajib Dicabut

25 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) ke III PGRI Provinsi DKI Jakarta  pada Jumat, 4 Mei 2023 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Tempo/Mutia Yuantisya
Sanksi Bagi Siswa yang Ketahuan Merokok, Heru Budi: KJP Wajib Dicabut

Pj Gubernur DKI Heru Budi menyebut akan ada sanksi bagi penerima KJP yang ketahuan merokok. Sanksinya adalah KJP dicabut.


Kondisi RPTRA Kalijodo Dibilang Miris, Heru Budi Bakal Lakukan Hal Ini

52 hari lalu

Sejumlah bocah bermain di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan kembali mengurus RPTRA Kalijodo yakni memperbaiki fasilitas hingga kebersihan lokasi tersebut, setelah beberapa lama terbengkalai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kondisi RPTRA Kalijodo Dibilang Miris, Heru Budi Bakal Lakukan Hal Ini

Heru Budi bakal melakukan sejumlah hal ini usai kondisi RPTRA Kalijodo dibilang miris oleh Djarot Syaiful Hidayat, mantan Gubernur DKI.


Djarot Kecam Buruknya Kondisi RPTRA Kalijodo Buatan Era Ahok, Heru Budi: Kami Akan Perbaiki

53 hari lalu

Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan melakukan perawatan area skateboard di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan kembali mengurus RPTRA Kalijodo yakni memperbaiki fasilitas hingga kebersihan lokasi tersebut, setelah beberapa lama terbengkalai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Djarot Kecam Buruknya Kondisi RPTRA Kalijodo Buatan Era Ahok, Heru Budi: Kami Akan Perbaiki

Heru Budi Hartono mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Kalijodo untuk melihat keadaan terkininya


Dukung Heru Budi, Prasetyo Edi: Wajar ASN DKI Ingin Salat Idul Fitri di Balai Kota, Simpel

54 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjugi Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta didampingi Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Senin, 19 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Dukung Heru Budi, Prasetyo Edi: Wajar ASN DKI Ingin Salat Idul Fitri di Balai Kota, Simpel

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mendukung salat Idul Fitri di Masjid Fatahillah Balai Kota. Pendirian masjid itu disebut cita-cita Jokowi dan Ahok


Djarot Saiful Hidayat Miris Lihat Kondisi Terkini RPTRA Kalijodo yang Dulu Diresmikan Ahok

57 hari lalu

Masyarakat antre untuk memasuki RPTRA Kalijodo di Jakarta 1 Januari 2018. RPTRA Kalijodo menjadi pilihan masyarakat utuk mengisi libur panjang awal tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Djarot Saiful Hidayat Miris Lihat Kondisi Terkini RPTRA Kalijodo yang Dulu Diresmikan Ahok

Mantan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat merasa miris dengan kondisi terkini RTH-RPTRA Kalijodo yang dulu diresmikan Ahok.


Terkini: Penjelasan Stafsus Sri Mulyani tentang Kasus Ekspor Emas, Tuntutan Tanggung Jawab Ahok di Kebakaran Kilang Pertamina Dumai

59 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dari transaksi mencurigakam senilai Rp 349 triliun, hanya Rp 3,3 triliun saja yang berkaitan dengan pegawai Kemenkeu.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Penjelasan Stafsus Sri Mulyani tentang Kasus Ekspor Emas, Tuntutan Tanggung Jawab Ahok di Kebakaran Kilang Pertamina Dumai

Berita terkini tentang penjelasan Stafsus Sri Mulyani terkait kasus ekspor emas, Ahok Diminta Mundur imbas kebakaran kilang Pertamina Dumai.