Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Lawan Ahok mempertanyakan model pendekatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap warga Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Juru bicara Aliansi Masyarakat Lawan Ahok, Andi Sinulingga mengatakan sejatinya Ahok bisa menggunakan otoritasnya untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan warga Kampung Pulo. "Ada banyak cara untuk merelokasi warga kampung Pulo dengan lebih baik," ucap Andi melalui keterangan tertulis, Senin, 31 Agustus 2015.
Menurut Andi, warga Kampung Pulo bukan penduduk liar seperti yang dituduhkan Ahok. Buktinya, ucap dia, warga Kampung Pulo memiliki kartu tanda penduduk, pengurus RT dan RW, serta membayar iuran listrik. (Lihat video Ini Penampakan Sodetan Ciliwung, Normalisasi Sungai Kurangi Banjir Jakarta, Ahok Persilahkan Warga Kampung Pulo Tempuh Jalur Hukum)
Andi juga membandingkan keberadaan warga Kampung Pulo dengan jutaan orang lain di Ibu Kota yang juga pendatang tapi tidak memiliki KTP Jakarta. Kalaupun penduduk Kampung Pulo tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, menurut Andi, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI bisa menaksir nilai bangunan yang dirobohkan. "Berikan mereka ganti rugi," ujarnya.
Andi menuturkan Ahok semestinya menyediakan alternatif selain menyediakan rumah susun. Misalnya memberikan bantuan kredit pemilikan rumah bersubsidi bagi warga Kampung Pulo yang digusur.
Jika ada kekhawatiran warga bakal menjual asetnya, Ahok bisa menyiasatinya dengan memberikan surat kepemilikan tanah setelah lunas. "Mereka toh melunasinya 20 tahun kemudian," kata Andi.
Dia kemudian membandingkan dengan kebijakan Ahok yang memberikan bantuan hibah kepada TNI dan Polri. Padahal kebijakan tersebut, ucap Andi, tidak penting dan mendesak dilakukan.
Andi mengaku sepakat soal normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta. Meski demikian, dia ingin semua orang yang tinggal di Jakarta menjadi lebih baik.
Menurut dia, kebijakan Pemprov DKI seharusnya juga bisa memanusiakan orang-orang yang tinggal di Ibu Kota. Andi menceritakan bagaimana Pemprov DKI memanjakan kelas menengah dan orang kaya. Seharusnya, tutur dia, perlakuan serupa juga diterapkan kepada warga miskin Jakarta. "Bukankah orang kaya juga ikut memberikan sumbangan atas banjir Jakarta," katanya.
WAYAN AGUS PURNOMO
VIDEO KAMPUNG PULO:
