Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Akan Dipanggil DPR Soal Kasus Pencemaran Laut

Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi
Pengunjung menikmati suasana pantai dekat sebuah ekskavator untuk proyek reklamasi di Pantai Ancol, Jakarta Utara. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Laut Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam waktu dekat akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Anggota Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan Panja Pencemaran Laut akan minta penjelasan kepada Gubernur Basuki alias soal reklamasi pantai Teluk Jakarta.

"Reklamasi itu telah terjadi pencemaran laut," kata Viva di gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menjelaskan Panja Pencemaran Laut telah menemukan dugaan pelanggaran hukum di Teluk Jakarta berkaitan dengan reklamasi. "Kami temukan persoalan hukum, ada dugaan pelanggaran hukum, belum keluar izin tapi sudah dibangun gedung-gedung. Kami akan selidiki dan kami minta Ahok menjelaskan," tuturnya.

Panja ini juga akan memanggil orang lain selain Ahok. "Panja Pencemaran Laut menyelidiki, menelisik sebab-sebab pencemaran laut di Indonesia. Jadi tak hanya Ahok," ujar Viva.

Pada 25 Agustus lalu, Gubernur Basuki mengundang Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb untuk membahas rencana pelabuhan yang akan dibangun Pemerintah Provinsi DKI di pulau reklamasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ahok menjelaskan bahwa Ahmed punya pengalaman dalam merancang proyek pelabuhan, dari konsep, desain, peruntukan, hingga dana. Terlebih saat ini kondisi rupiah masih lemah terhadap dolar. Ahok ingin Ahmed membagi pengalamannya dalam mengelola anggaran yang sedikit untuk membangun pelabuhan besar dengan kualitas yang tetap baik.

Pelabuhan rancangan Ahok ini akan dibangun di antara Pulau O, P, Q, yaitu pulau reklamasi yang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, dan logistik. Ahok ingin pelabuhan ini menjadi pusat distribusi logistik dan pelabuhan laut dalam di Jakarta. Targetnya tak hanya di Jakarta, tapi juga di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Menurut dia, proyek tersebut juga bakal membantu proyek jalan tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

ANTARA | NIEKE INDRIETTA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

11 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

20 jam lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

21 jam lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peraturan OJK atau POJK mengenai bursa karbon selesai pada Juli 2023.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

22 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

1 hari lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku telah mengkonfirmasi ke MK soal kabar lembaga itu putuskan sistem proporsional tertutup.


MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

1 hari lalu

Dari kanan, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi dan anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid saat konferensi pers di gedung MK jalan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta, 16 Januari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung
MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

Juru bicara MK Fajar Laksono tak mau berkomentar soal ancaman DPR soal anggaran untuk Mahkamah jika mereka memutuskan sistem proporsional tertutup.


Blok Masela Menggantung, DPR RI: Pemerintah Harus Tegas ke Shell

1 hari lalu

Blok Masela. antaranews.com
Blok Masela Menggantung, DPR RI: Pemerintah Harus Tegas ke Shell

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut selama ini pemerintah belum menunjukkan ketegasannya dalam pengelolaan proyek Blok Masela.


Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

1 hari lalu

Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan 8 Fraksi DPR Desak MK Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Delapan fraksi di DPR menolak Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Apa alasannya?


Polemik Proporsional Tertutup, Habiburokhman Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman  menghadiri acara Seminar MKD DPR RI
Polemik Proporsional Tertutup, Habiburokhman Gerindra Ingatkan Anggaran MK Ditentukan DPR

Anggota DPR Habiburokhman berharaop Mahkamah Konstitusi untuk tidak memutuskan sistem pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.


PKS Ungkap 3 Sosok Cawapres yang Cocok Dampingi Anies Baswedan: AHY hingga Khofifah

2 hari lalu

Bakal capres Anies Baswedan menyampaikan orasi dalam acara Konsolidasi Nasional Ketua Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
PKS Ungkap 3 Sosok Cawapres yang Cocok Dampingi Anies Baswedan: AHY hingga Khofifah

PKS mengungkap tiga nama yang dinilai cocok mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ada nama AHY hingga Khofifah Indar Parawansa.