Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPS Curigai Data Pemilih KPU Depok

Editor

Yuliawati

image-gnews
Sekelompok perusuh lari saat polisi bersenjata lengkap memukul mundur mereka pada simulasi penanganan sistem pengamanan kota di Jalan Pemuda, Semarang, 24 Agustus 2015. Simulasi tersebut untuk mengantisipasi kerusuhan saat Pilkada serentak Desember mendatang. TEMPO/Budi Purwanto
Sekelompok perusuh lari saat polisi bersenjata lengkap memukul mundur mereka pada simulasi penanganan sistem pengamanan kota di Jalan Pemuda, Semarang, 24 Agustus 2015. Simulasi tersebut untuk mengantisipasi kerusuhan saat Pilkada serentak Desember mendatang. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Badan Pusat Statistik Kota Depok mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum agar mencermati perbedaan data jumlah penduduk dan pemilih dalam pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok pada 9 Desember 2015. Apalagi KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pilkada, yakni sebanyak 1,243 juta jiwa. Jumlah ini lebih kecil dibanding perhitungan BPS dan Dinas Kependudukan.

Menurut Kepala BPS Tata Jumantara, ada perbedaan data jumlah penduduk antara Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta BPS. "Dari awal kami curiga mengapa data jumlah penduduk Depok bisa berkurang. Kami berani mengadu data," katanya, Selasa, 8 September 2015.

BPS menghitung jumlah penduduk Depok sampai akhir 2014 mencapai 2,033 juta jiwa. Data ini, kata dia, dihasilkan dari pemutakhiran jumlah penduduk Depok pada 2010. Sewaktu pemilihan 9 Desember mendatang, penduduk Depok yang mempunyai hak pilih mencapai 1,385 juta jiwa.

Adapun jumlah penduduk dari database Dinas Kependudukan mencapai 2,043 juta jiwa pada akhir 2014, dengan jumlah pemilih 1,496 juta jiwa.

Tata mengatakan BPS sudah meminta pemerintah membahas perbedaan ini. "Jangan sampai perbedaan jumlah penduduk dan pemilih di masing-masing instansi ini menjadi celah dan bumerang bagi gugatan pilkada," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, peran data BPS dan Dinas Kependudukan dalam pilkada tahun ini menjadi alat kontrol KPU untuk membandingkan data pemilih. Soalnya, dalam jumlah data penduduk antara data Kementerian Dalam Negeri dan BPS, terdapat selisih cukup besar, mencapai 400 ribu jiwa, dengan selisih total pemilih 100-200 ribu jiwa.

Anggota KPU Kota Depok, Suwarna Wiryasumarta, menuturkan telah memplenokan jumlah DPS Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok. KPU mendapatkan data agregat kependudukan (DAK2) Kota Depok mencapai Rp 1,633 juta dari Kementrian Dalam Negeri, dengan jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 1,203 juta jiwa.

Ihwal perbedaan data pemilih dengan BPS, kata Suwarna, pihaknya tidak mau ambil pusing. Sebab, KPU hanya berpatokan pada data yang diberi Kementerian Dalam Negeri. "Data itu berdasarkan verifikasi faktual di lapangan. BPS menghitung dan ada margin error-nya," ucapnya.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

12 hari lalu

INFO Panen Jagung di Perkebunan Jati Jawa Timur
Impor Jagung Disetop Sebelum Panen Raya, Bapanas: Agar Harga di Tingkat Petani Tidak Jatuh

Pemerintah menyetop impor jagung sebelum panen raya yang puncaknya diperkirakan berlangsung pada April 2024.


Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

15 hari lalu

Pembeli bersiap membayar cabai yang ia beli di Pasar Senen, Jakarta, Senin, 28 Desember 2020. Inflasi Desember 2020 secara tahun kalender sebesar 1,46 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 1,46 persen (yoy) dan penyumbang utama inflasi, yaitu cabai merah sebesar 0,04 persen (mtm). TEMPO/Tony Hartawan
Menyoroti Harga Beras dan Komoditas Pangan Lainnya di Bulan Ramadan

Puncak panen raya diprediksi pada Maret - April tapi itu tak membuat harga beras turun banyak jelang bulan suci Ramadan.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

22 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Keras Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Ini Sederet Alasannya

Program makan siang gratis janji kampanye Prabowo-Gibran yang akan diambil dari Dana BOS dinilai berpotensi mengurangi gaji guru. P2G tolak keras.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

22 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

24 hari lalu

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan
Terpopuler: Inflasi Pangan Sudah Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN, Kata Faisal Basri Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan menyatakan perlunya menjaga inflasi pangan agar kenaikannya tidak melebihi 5 persen.


BI Sebut Inflasi Pangan Saat Ini Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN dan Pegawai, Apa Dampaknya?

24 hari lalu

Pedagang tengah melayani pembeli di Pasar PSPT, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. BPS melaporkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar terhadap inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau (year-on-year/yoy). Tempo/Tony Hartawan
BI Sebut Inflasi Pangan Saat Ini Lebih Tinggi dari Kenaikan Gaji ASN dan Pegawai, Apa Dampaknya?

BI menyebut tingkat inflasi pangan 8,47 persen lebih besar dari rata-rata penghasilan tetap ASN yang hanya mencapai 6,5 persen.


BPS Sebut Harga Telur, Ayam, dan Daging Secara Historis Selalu Naik Menjelang Idul Fitri

25 hari lalu

Pekerja tengah menata telur di sebuah agen kawasan Cipinang, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Pantauan BPS menunjukkan harga telur ayam ras mulai mengalami kenaikan sejak pekan kedua November 2023. Adapun harga rata-rata nasional telur ayam saat ini menyentuh Rp29.170 per kilogram. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Harga Telur, Ayam, dan Daging Secara Historis Selalu Naik Menjelang Idul Fitri

BPS sebut harga telur ayam, daging ayam, dan daging sapi secara historis selalu berada di 10 besar komoditas pemberi andil inflasi saat momen Lebaran.


Harga Beras Meroket, Akankah Tembus Rekor Baru Selama Pemerintahan Jokowi?

26 hari lalu

Warga membawa beras murah yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah di Pasar Induk Surabaya Sidotopo (PISS), Surabaya, Jawa Timur, Senin 26 Juni 2023. Pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah dengan menjual berbagai bahan pangan yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran sebagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. ANTARA  FOTO/Didik Suhartono
Harga Beras Meroket, Akankah Tembus Rekor Baru Selama Pemerintahan Jokowi?

Harga beras semakin hari semakin meningkat hingga menembus Rp 18 ribu per kilogram. Pecahkan rekor kenaikan selama ini?


Polisi Tangkap 7 Terduga Provokator saat Rekapituasi di KPU Kabupaten Sinjai

27 hari lalu

Ilustrasi kerusuhan. Getty Images
Polisi Tangkap 7 Terduga Provokator saat Rekapituasi di KPU Kabupaten Sinjai

Selain menangkap tujuh orang diduga provokator, polisi mengamankan 10 senjata tajam dan bom molotov yang dibawa massa demo di KPU Kabupaten Sinjai.