Gubernur Ahok: Tak Boleh Masuk SD Kalau Anak Belum Divaksin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah murid kelas VI SD mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama ujian nasional (UN) di SDN 01 Pagi Kebon Sirih, Jakarta, 18 Mei 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Sejumlah murid kelas VI SD mengerjakan soal mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari pertama ujian nasional (UN) di SDN 01 Pagi Kebon Sirih, Jakarta, 18 Mei 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kesadaran warga Jakarta akan vaksinasi masih sangat rendah. "Payah. Makanya kami mau paksa sekarang," kata Ahok, panggilan Gubernur Basuki, Jumat, 23 Oktober 2015.

    Ahok akan memaksa para orang tua untuk memberikan vaksin bagi anak mereka. "Kalau masuk sekolah dasar enggak dikasih surat vaksin, enggak bisa sekolah," ujarnya di Balai Kota. Rencananya, aturan tersebut berlaku mulai tahun depan. Menurut Ahok, jika tidak dipaksa, kesadaran orang tua lamban meningkat. "Kadang orang lupa, kan, akta juga bisa lupa."

    Pemberian vaksin, menurut Ahok, merupakan upaya pencegahan dan pengobatan. Karena itu, penting bagi anak untuk diberikan vaksin. "Begitu usia produktif, enggak bisa diulang pemberian vaksin," tuturnya. Ditambah lagi, menurut Ahok, dunia semakin berbahaya. "Dunia kotor, tambah bahaya, penyakit pun macam-macam."

    Ahok menambahkan, dengan diberikan vaksin, kesehatan anak akan terjamin. "Kalau dia tidak sakit, akan sangat produktif," ucapnya. "Saya mending keluar Rp 4 triliun biar orang enggak sakit. Sebab, kalau ada salah satu anggota keluarga yang sakit, jadi enggak produktif."

    Pemerintah Jakarta akan menganggarkan pemberian vaksin secara gratis. "Dana vaksin dari LSM atau kami anggarkan, gratis," ujarnya.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.