Soal Bantargebang, Bekasi Siapkan 23 Klausul Baru

Reporter

Truk pengangkut sampah mengantre di tempat pembuangan sampah sementara di Sunter, Jakarta, 3 November 2015. Sebanyak 200 truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadang puluhan warga ketika melintasi Jalan Transyogi, Cileungsi, saat itu truk sedang menuju TPST Bantargebang. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan 23 klausul yang akan dimasukkan ke dalam adendum nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah setempat dengan DKI Jakarta ihwal TPST Bantargebang. "MoU yang lama sudah tak relevan," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, Rabu, 4 November 2015.

Sebabnya, kata Rayendra, banyak perjanjian dalam MoU tersebut diingkari oleh Pemerintah DKI Jakarta. Misalnya, jam operasional, dan rute arama sampah yang melintas di Kota Bekasi. "Dalam perjanjian harus disebutkan sanksi tegas pelanggarnya, selama ini belum ada," kata dia.

Rayendra mencontohkan,  jika ada truk sampah dari DKI Jakarta tertangkap melakukan pelanggaran rute maupun jam operasional, maka truk tersebut harus diberikan kepada Pemerintah Kota Bekasi. "Sanksi seperti itu kan jelas, dan kami yang diuntungkan," kata dia.

Meski telah menyiapkan klausul, Rayendra enggan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang jelas, kata dia, di dalamnya termasuk adendum soal jam operasional dan rute truk sampah.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata meminta kepada lembaga eksekutif agar menahan diri untuk membuat adendum nota kesepahaman antara Kota Bekasi dengan DKI Jakarta. "Kami ingin menyelesaikan dulu kajian MoU yang lama," kata dia.

Menurut Ariyanto, dari hasil rapat internal sedikitnya ada delapan kewajiban DKI Jakarta tak tak dijalankan. Karena itu, kata dia, dibutuhkan tim pengawas baru dalam MoU tersebut. "Kami usulkan ada pembentukan tim baru yang melakukan pengawasan," kata dia. "Karena tim lama pengawasannya lemah."

ADI WARSONO






Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

2 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

4 hari lalu

Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

Jakpro menyebutkan proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah atau ITF Sunter di Jakarta Utara mampu menghasilkan energi listrik sekitar 35 MW.


DKI Gandeng Tangsel dan Kota Bekasi untuk Uji Emisi Kendaraan Bermotor

5 hari lalu

DKI Gandeng Tangsel dan Kota Bekasi untuk Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Dinas Lingkungan DKI Jakarta menggandeng Tangsel dan Kota Bekasi untuk menggelar uji emisi kendaraan bermotor.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

10 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

11 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

11 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

11 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

18 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

18 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


PDAM Tirta Bhagasasi Jadi Milik Kabupaten, Kota Bekasi Bakal Bayar Kompensasi Rp 155 Miliar

29 hari lalu

PDAM Tirta Bhagasasi Jadi Milik Kabupaten, Kota Bekasi Bakal Bayar Kompensasi Rp 155 Miliar

Setelah pemisahan aset rampung, PDAM Tirta Bhagasasi akan fokus melayani kebutuhan air bersih untuk warga Kabupaten Bekasi saja.