Kisruh Ahok Vs Godang Tua, Pemda Bekasi Siapkan 28 Klausul  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Sejumlah pekerja bersiap-siap memilah sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. Pada 21 Oktober 2015, enam unit truk sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terjaring razia yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Bekasi - Kisruh pengelolaan sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, belum berakhir. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap ngotot memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola. Pemerintah DKI menjamin pemutusan kontrak itu tidak akan menghilangkan hak Bekasi untuk mendapat alokasi dana community development atau kompensasi.

Untuk memastikan dana kompensasi itu, Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan 28 klausul perubahan nota kesepahaman ihwal tempat pengolahan sampah Bantargebang. "Semua klausul yang diusulkan menyangkut kepentingan masyarakat," kata Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Ratim, 5 November 2015.

Ratim menyebutkan, klausul itu di antaranya kenaikan nilai community development yang diberikan kepada warga di sekitar TPST Bantargebang dari Rp 100 ribu per bulan menjadi Rp 200 ribu atau Rp 600 ribu per tiga bulan. "Itu adalah aspirasi masyarakat di empat kelurahan di Bantargebang," kata dia.

Selain itu, kata Ratim, ada perubahan jumlah keluarga penerima kompensasi. Berdasarkan data 2009, keluarga penerima dana kompensasi sebanyak 15.007 keluarga. Namun setelah didata ulang, jumlahnya kini mencapai 18.072 keluarga. "Penerima meningkat karena faktor pertumbuhan penduduk," kata Ratim.

Baca Juga:
Ribut Sampah, Terungkap: Pengkritik Ahok Dulu Bos PT Godang
Kisruh Sampah Jakarta, Ahok: Saya Suudzon Ada Mafia

Usulan lainnya, ialah mengenai rute maupun jam operasional truk sampah, sarana, dan prasarana yang harus dibangun pemerintah DKI Jakarta di sekitar TPST, misalnya satu sumur artesis untuk 100-200 keluarga, subsidi pendidikan bagi warga kurang mampu, penghijauan, saluran air, penanganan limbah, dan lainnya.

Ia mengatakan usulan itu sebenarnya bakal disampaikan kepada pemerintah DKI Jakarta pada pertemuan beberapa waktu lalu. Tapi, pertemuan dibatalkan karena yang hadir dari pemerintah DKI Jakarta hanya pejabat sekelas unit pelaksana teknis. "Kami menunggu undangan lagi dari Jakarta," kata Ratim.

Ratim menambahkan, dalam usulan tersebut akan disebutkan sanksi bagi pelanggar. Menurut dia, sanksi paling tegas ialah pemutusan kerja sama, jika salah satu pihak tak memenuhi kewajibannya atau ingkar. "Meskipun lahan TPST Bantargebang milik Jakarta," katanya.

ADI WARSONO






Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

2 hari lalu

Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

Anies Baswedan menyebutkan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta pada beberapa lokasi cekungan.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

3 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

4 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

7 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

7 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

9 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

11 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

12 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

12 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

15 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.