Proyek 6 Tol Dalam Kota Mandek, Ini Penyebabnya

Reporter

Editor

Suseno TNR

TEMPO/Muliady

TEMPO.CO, Jakarta - Proyek enam ruas jalan tol tak bisa dilanjutkan karena kisruh pembayaran lahan yang belum bebas. Perjanjian antara PT Jakarta Tollroad Development dan Badan Pengatur Jalan Tol menyebutkan pembayar lahan adalah perusahaan negara itu.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menganulir perjanjian dengan menyerahkan tanggung jawab pembayaran kepada pemerintah karena sumber dana pembebasan lahan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Walhasil, proyek yang seharusnya dimulai pada Juli lalu itu mandek entah sampai kapan.

Enam ruas jalan tol sepanjang 70 kilometer itu sejatinya disiapkan untuk menyambut perhelatan akbar Asian Games 2018. Pemerintah Jakarta juga tak berdaya meski bertugas membebaskan lahan-lahan untuk tiang pancang tol tersebut. "Perjanjian harus direvisi, dan biaya tak ditanggung Jakarta Tollroad," kata Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kemarin.

Dalam perjanjian yang diteken pada akhir Juli 2014 itu, Jakarta Tollroad selaku pelaksana proyek bertugas membiayai pembebasan lahan untuk proyek senilai Rp 42 triliun ini. Menurut Basuki, Jakarta Tollroad harus cepat-cepat membangun saat pembebasan lahan rampung agar kontingen Asian Games tak terkena macet dalam perjalanan ke dan dari stadion.

Perjanjian lama, kata Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Satyaki Sunito, mengacu pada Undang-Undang Pertanahan. Menurut beleid itu, anggaran pembebasan lahan berasal dari investor. Sedangkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan pendanaan bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Baca Juga:
Ahok: Pembebasan Lahan 6 Ruas Tol Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah DKI mengalokasikan Rp 500-600 miliar untuk membiayai pembebasan lahan ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono mengatakan nilai itu didapat dari sisa penambahan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat. "Kalau masih kurang, kami tambahkan di APBD Perubahan 2016," kata dia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto W. Husaini menjamin instansinya bersedia mendanai pembebasan lahan tersebut. Hanya, ia belum bisa memastikan nilai anggaran yang bakal digelontorkan. "Kami kaji dulu karena tergantung pada hitungan porsi anggaran yang diterima Kementerian," ujarnya.

LINDA HAIRANI






Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

9 hari lalu

Jawaban PUPR Soal Rencana Kenaikan Tarif Jalan Tol di Tahun Ini

PUPR menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan terbaru terkait penyesuaian tarif sejumlah ruas jalan tol.


PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

52 hari lalu

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

25 Juni 2022

PUPR Akan Lelang Proyek 9 Jalan Tol Senilai Rp 148,9 T

PUPR mencatat terdapat 9 ruas jalan tol dengan total investasi Rp148,9 triliun yang tengah disiapkan untuk nantinya dilelang.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO

24 Februari 2022

Warga Tanah Baru Ancam Demo Proyek Tol Cijago karena Jalan Cuma Diganti JPO

Jalan lingkungan yang bisa dilewati kendaraan roda empat, hanya diganti dengan JPO oleh kontraktor proyek Tol Cijago Seksi 3 di wilayah Tanah Baru.


LMAN: Porsi Pembayaran Langsung Pengadaan Lahan 2021 Menjadi 57 Persen

26 Januari 2022

LMAN: Porsi Pembayaran Langsung Pengadaan Lahan 2021 Menjadi 57 Persen

LMAN menyebutkan surat permohonan pembayaran (SPP) yang menjadi syarat pendanaan lahan pun meningkat 87,27 persen


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.