Kisruh Sampah DKI, Kapolda Tito Turun Tangan Bantu Ahok  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian, meninjau Peresmian Kantor Pelayanan Samsat di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta, 18 September 2015. Mereka bertemu para wajib pajak yang memperpanjang STNK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Metro Jakarta Inspektur Jenderal Tito Karnavian mendatangi Balai Kota untuk menemui Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Kami datang ke sini mau menyampaikan kepada gubernur perihal masalah sampah. Kalau masalah ini tidak segera ditangani, akan mengakibatkan penumpukan sampah di Jakarta,” ujar Tito setelah pertemuan di Balai Kota, Jumat, 6 November 2015.

Tito mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Gubernur Ahok perihal kisruh antara Pemprov DKI dan DPRD Bekasi soal sampah Jakarta di Tempat Pengolahan Akhir Sampah Bantargebang. “Oleh karena itu, kami berdiskusi dengan Pak Gubernur dan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh Polda dalam rangka mendukung terjaminnya ketertiban publik ini,” tutur Tito.

Ia menambahkan, penumpukan sampah dapat mengganggu ketertiban umum jika dibiarkan. Tito berujar, karena ini menyangkut ketertiban umum dan salah satu tugas polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban publik, masalah ini juga jadi tanggung jawab pihaknya.

“Bayangkan kalau nanti sampah di mana-mana, masyarakat bisa resah, masyarakat merasa terganggu kehidupannya,” ucap dia.

Kunjungan Tito kepada Ahok terkait dengan kisruh sampah di Bantargebang. Sebelumnya, truk-truk sampah Jakarta milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadang puluhan warga yang melintasi Jalan Raya Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang menjadi jalan akses menuju ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Penghadangan tersebut diawali oleh terjadinya masalah dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Menurut Ahok, PT Godang Tua Jaya wanprestasi karena belum membangun sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan gasifikasi.



BAGUS PRASETIYO

 





Jelang Puncak Acara G20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

1 hari lalu

Jelang Puncak Acara G20, Mendagri Tinjau Pembangunan TPST Kesiman Kertalangu

Delegasi dari negara anggota G20 bakal meninjau langsung penanganan sampah di Bali.


Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

1 hari lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.


Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

2 hari lalu

Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi


Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

9 hari lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

15 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

15 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

16 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

16 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

16 hari lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Gubernur Papua Lukas Enembe mengusulkan pemekaran Papua menjadi tujuh provinsi, menurutnya sekaligus sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

17 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.