Terunik di Dunia: Rumah Denni Dihadang Tembok, Sulit untuk..

Reporter

Editor

Grace gandhi

Rumah Denni Akung ditembok oleh Warga Peduli Perumahan Bukit Mas. TEMPO/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta -Inilah kasus yang mungkin paling unik di dunia. Rumah seorang penduduk  di Perumahan Perumahan Bukit Mas,  Jakarta Selatan, dikepung tembok sehingga ia sulit keluar masuk rumah jika menggunakan kendaraan.

Penduduk yang menghadapi masalah itu adalah Denni Akung. Ia sudah  melaporkan penembokan di depan rumahnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Denni menyesalkan ulah masyarakat yang menamakan diri Warga Peduli Perumahan Bukit Mas (WPPBM), yang membangun tembok setinggi 2 meter tepat di depan rumahnya.

"Ini sudah melanggar hak asasi manusia, kami berharap Komnas HAM menyelidikinya," kata pengacara Denni, Djalu Arya Guna, di kantor Komnas, Rabu lalu, 4 November 2015.

Sebelum dibeli pada Juni lalu, rumah itu milik Heru Isprianto. Saat jual-beli terjadi, menurut Denni, rumah tersebut menghadap ke Jalan Cakranegara. Namun WPPBM menilai rumah tersebut tak masuk wilayah Perumahan Bukit Mas, melainkan menghadap ke Jalan Mawar, yang letaknya di belakang rumah Denni.

Sehari setelah akad jual-beli terjadi empat bulan lalu, perkumpulan Warga Peduli itu langsung membangun tembok di depan rumahnya. Denni kemudian menghancurkan tembok tersebut dan penembokan itu kembali terjadi pada Minggu lalu saat Denni sedang tidur. Dia mengetahui proses penembokan setelah mengecek rekaman kamera CCTV.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, menilai seseorang yang rumahnya ditemboki setinggi 2 meter oleh warga lain di sekitarnya tanpa sepengetahuan pemilik rumah, salah. “Yang nembokin jelas salah,” ujar Ahok, Jumat 6 November 2015.

Ahok mengatakan masalah ini ditangani oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan telah diselesaikan.

Perwakilan Warga Peduli Perumahan Bukit Mas (WPPBM) Rena Mulyana membantah penolakan atas rumah Denni Akung yang berujung penembokan hanya didukung oleh segelintir warga.

“Ada 70 kepala keluarga yang tanda tangan,” kata Rena saat dihubungi Tempo pada Minggu, 8 November 2015. Menurut Rena, WPPBM terbentuk setelah ada kasus Denni Akung.

Rena mengatakan 70 KK yang menolak telah menyertakan kartu tanda penduduk dan menandatangani pernyataan penolakan. “Mereka memberikan kuasa kepada tujuh orang. Salah satunya saya,” kata Rena.

Dari 106 KK, tersisa 36 KK yang mengizinkan Denni melewati tembok pembatas kompleks.

Rena, yang mewakili WPPBM, meyakini bahwa yang dilakukan oleh Denni Akung adalah pembongkaran tembok pembatas kompleks. Oleh sebab itu, WPPBM mendirikan kembali tembok di depan pagar rumah pria yang baru saja pindah ke Perumahan Bukit Mas itu. “Kami ingin tembok berdiri seperti semula,” katanya.

VINDRY FLORENTIN






Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

4 Agustus 2022

Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Pergub DKI 207/2016.


Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

30 Juni 2022

Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

Wakil Wali Kota Tangerang akan memanggil pemilik tanah dan dinas terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah SD Negeri Pamulang Timur 01.


Sengketa Tanah, Jalan Akses SD Negeri Pamulang Timur 1 Tangsel di Tutup Ahli Waris

30 Juni 2022

Sengketa Tanah, Jalan Akses SD Negeri Pamulang Timur 1 Tangsel di Tutup Ahli Waris

Ahli waris Satiri menutup akses jalan masuk ke SD Negeri Pamulang Timur 01 Tangsel menggunakan batu dan pasir yang disemen setinggi 50 sentimeter.


Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

29 Juni 2022

Kepala BPN Hadi Tjahjanto: PTSL Mampu Selesaikan Sengketa Lahan hingga Mafia Tanah

Kepala BPN Hadi Tjahjanto meminta agar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan digitalisasi layanan pertanahan dipercepat.


Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

26 Juni 2022

Penjelasan Mahfud MD soal Tanah Warga Bogor Hasil Redistribusi yang Disita

Presiden Jokowi meredistribusikan tanah pada warga Kabupaten Bogor. Belakangan SHM milik warga disebut palsu


Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

22 Juni 2022

Lahan Fasos Fasumnya Diduga Dikuasi Mafia Tanah, Warga GAS Gugat Bupati Bogor

Bupati Bogor, pengembang perumahan, hingga BPN dan notaris juga turut digugat dalam kasus dugaan mafia tanah di Clieungsi itu.


3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

16 Juni 2022

3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?

Sengketa tanah sering terjadi dimana lahan tersebut dipermasalahkan oleh dua pihak.


Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

15 Juni 2022

Alasan Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Agraria: Menguasai Teritorial

Presiden Jokowi mengungkap alasannya menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mantan Panglima TNI itu sudah paham teritorial.


Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

2 Juni 2022

Bentuk Tim Penilai Vonis Kasus Tanah, Mahfud Md: Ada Masalah Mafia Tanah

Pembentukan tim penilai vonis-vonis pengadilan itu juga untuk mencermati dugaan keterlibatan mafia tanah.


Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

20 Maret 2022

Konflik Lahan dengan Warga, PT Sentul City Setuju DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah

Komisi Hukum DPR RI mengusulkan pembuatan pansus mafia tanah untuk menyelesaikan sengketa lahan antara warga PT Sentul City dan warga Bojong Koneng