Ahok: Penduduk tanpa KTP Tetap Ditanggung Kesehatannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahok memberikan sambutan saat meresmikan gerai pelayanan pajak di Pasar Tanah Abang blok B. Dalam kesempatan ini digelar sosialisasi PP 46 tahun 2013, tentang pengenaan pajak penghasilan kepada usaha UMKM sebesar 1% dari omzet bulanan. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Ahok memberikan sambutan saat meresmikan gerai pelayanan pajak di Pasar Tanah Abang blok B. Dalam kesempatan ini digelar sosialisasi PP 46 tahun 2013, tentang pengenaan pajak penghasilan kepada usaha UMKM sebesar 1% dari omzet bulanan. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan semua penduduk Jakarta pasti mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila mereka sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. "Enggak ada KTP juga kami urus, kok. Saya langsung masukkin ke data orang telantar," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota pada Senin, 9 November 2015.

    Menurut Ahok, semua orang yang terdaftar dalam data orang telantar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan ditanggung biaya pengobatannya oleh pemerintah. "Sebab, BPJS sudah kami bayar 4,7 juta atau 4,8 juta orang gitu," kata Ahok.

    Ahok menambahkan, dia telah memerintahkan para lurah di seluruh Jakarta untuk memaksa masyarakat yang sakit dirawat di rumah sakit. "Kalau ketemu anak gizi buruk enggak mau dirawat, ambil paksa aja udah. Kalau enggak mau diambil paksa, tanda tangan pernyataan, jangan banyak ngoceh kamu itu," tutur Ahok.

    Ahok menegaskan tidak boleh ada satu pun penduduk Jakarta yang telantar, termasuk penduduk yang berasal dari luar Jakarta. "Orang yang gizi buruk datang dari luar aja kami tampung. Kamu kira di panti DKI itu berapa persen? Di atas 50 persen orang luar Jakarta, lho. Kita piara, hidup tuh. Tapi ya enggak apa apa, namanya juga Ibu Kota," ucap Ahok.

    Selain itu, menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki program "Ketuk Pintu Layani dengan Hati". Dalam program ini, data-data tentang penduduk Jakarta tercatat. Namun, saat ini, kata Ahok, baru penduduk di rumah-rumah susun yang tercatat.

    "Yang gang-gang belum masuk. Makanya, RT/RW harus berfungsi. Kalau RT/RW enggak peduli, enggak tahu warganya, pecat aja. Masak, kamu ngurusin 30 rumah tangga, enggak tahu si A, si B, gemuk, kurus, tinggi, atau pendek? Gila aja jadi ketua RT kayak gitu. Saya aja tahu tetangga saya yang tiap pagi lewat," tutur Ahok.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.