Ahok Akan Kaji Pembuatan Pergub Minyak Jelantah

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa mengubah minyak jelantah sebagai bahan bakar biodiesel bisa saja dilakukan. Namun dia akan mengkaji pembuatan peraturan gubernur tentang bahan limbah dan bakar alternatif dari minyak jelantah tersebut.

“Selain biaya untuk mengumpulkannya sangat tinggi, juga tidak mudah mengumpulkannya,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu saat ditemui di Balai Kota, Senin, 5 November 2015.

Selain terkendala biaya dan pengumpulan minyak, Ahok juga mengatakan, menurut skala, nilai ekonomis dari daur ulang tersebut tidak tercapai. Padahal alat itu sudah dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kami sudah punya mesinnya dari Inggris, tinggal pasang saja,” kata Ahok. (Lihat video Forum Lawan Ahok Targetkan Gagalkan Pemilihan Ahok, FMI: Nyawa Jadi Taruhan untuk Lengserkan Ahok)

Sebelumnya, Ahok didesak untuk membuat peraturan gubernur soal minyak jelantah oleh para aktivis lingkungan hidup. Seruan “Olah Jelantah” itu disampaikan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Institut Studi Transportasi (Instran), dan Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (Konphalindo) pada acara Car Free Day di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 8 November 2015.

"Diberlakukannya pemanfaatan minyak jelantah sebagai biodiesel akan mengurangi dampak kesehatan dan pencemaran tanah, air, dan udara, atau penurunan kualitas lingkungan hidup di Jakarta,” tutur Muhamad Suhud, peneliti Instran.

Limbah minyak jelantah merupakan sisa usaha atau kegiatan yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. "Jelantah berpotensi menimbulkan karsinogen dan pemicu penyakit dalam, dan jika dibuang berpotensi sebagai limbah B3," ucap Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin. Karsinogen (carcinogen) adalah zat-zat yang mampu mencetuskan dan memicu tumbuhnya kanker.

Pengelolaan minyak goreng sebagai bahan bakar nabati (biodiesel) merupakan upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bidang lingkungan hidup dan pengelolaan energi menjadi bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, pengelolaan minyak jelantah berkontribusi pada peningkatan bahan bakar nabati dalam rangka ketahanan energi nasional.

BAGUS PRASETIYO | UNTUNG WIDYANTO






Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

2 hari lalu

Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

Anies Baswedan menyebutkan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta pada beberapa lokasi cekungan.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

3 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

4 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

7 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

7 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

10 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

11 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

12 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

12 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

16 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.