Pergub Demo Ahok Belum Berlaku  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Jakarta melakukan aksi unjuk rasa, di depan Balai Kota DKI Jakarta, 9 November 2015. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tersebut dinilai melanggar hak demokrasi warga negara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Peraturan ini pun menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak karena dinilai membatasi aksi unjuk rasa yang sudah diatur undang-undang.

Meski Pergub sudah diteken, nyatanya di lapangan belum ada sanksi untuk mereka yang melanggar. Dalam aksi buruh yang digelar siang tadi, mereka berunjuk rasa di Istana Merdeka dan Kantor Gubernur DKI Jakarta. 

Dalam aksinya tersebut, terlihat polisi ikut mengamankan jalannya aksi massa. Padahal, kedua tempat tersebut tidak termasuk dalam lokasi yang diperbolehkan menjadi tempat demo menurut Pergub Nomor 228 Tahun 2015.

“Pergubnya kan belum sah dan masih revisi sana sini, jadi ya masih kami biarkan. Namun, tetap harus melalui pemberitahuan dan pengawalan kami,” ujar Wakil Kepala Kepolisian Sektor Gambir Komisaris M. Nababan saat ditemui di depan Balai Kota, Selasa, 10 November 2015.

Kepala Kepolisian Sektor Gambir Komisaris Bambang Yudhantara Salamun mengatakan, Pergub tersebut masih dalam tahap sosialisasi sehingga pendemo yang berdemo di luar lokasi yang disediakan masih didampingi.

“Yang penting memberi tahu kami terlebih dahulu untuk kami dampingi. Kan peraturannya kalau demo harus ada pemberitahuan. Selama memberi tahu, pasti dibolehkan dengan pendampingan dari kami. Kalau tidak memberi tahu dan tetap memaksa berdemo di tempat yang dilarang, tentu akan kami tindak,” kata Bambang.

Aturan pembatasan demo tersebut disahkan Gubernur Ahok pada 28 Oktober 2015. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tersebut berisi tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Di dalam peraturan tersebut, demonstran hanya boleh berunjuk rasa di tempat yang telah ditentukan, yakni Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional. Selain itu, waktu penyampaian pendapat dibatasi, yaitu dari pukul 06.00 hingga 18.00, serta tingkat kebisingan tidak boleh melebihi 60 desibel.

Terkait Pergub tersebut, Ahok mengatakan akan merevisi aturan itu. "Kami udah ngajuin ke Mahkamah Agung (MA). Kami mau revisi," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Senin, 9 November 2015.

Ahok mengakui, pada Pergub tentang demonstrasi tersebut, terdapat kesalahan kalimat. "Memang ada kesalahan kemarin. Kami terlalu semangat dan baik hati menyebut tiga tempat. Sebenarnya, maksud saya itu, kalau demo di Istana, kan, jelas enggak boleh, makanya kami sediain tiga tempat," kata Ahok.

BAGUS PRASETIYO | ANGELINA ANJAR SAWITRI






BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

9 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

3 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

3 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

3 hari lalu

Begini Alasan Polda Metro Mau Segera Pindahkan Titik Demonstrasi ke Monas

Pemilihan tempat demonstrasi ini menurut Fadil sangat tepat, tidak saja bagi kelompok demonstran, tapi juga bagi anggota kepolisian dan warga.


Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

3 hari lalu

Ini Skema Pengalihan Arus Lalu Lintas Jakarta sebagai Dampak Demonstrasi Hari Ini

Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Monas untuk pengamanan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta.


Kapolda Metro Usul Lokasi Demonstrasi Dipindah ke Monas, Pengelola: Nanti Dibicarakan Pimpinan

6 hari lalu

Kapolda Metro Usul Lokasi Demonstrasi Dipindah ke Monas, Pengelola: Nanti Dibicarakan Pimpinan

Pengelola Monas sebut usulan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran soal lokasi demo di Monas perlu dibahas lebih lanjut di level pimpinan.


Kasus Mahsa Amini: Iran Blokir WhatsApp dan Instagram Demi Pembungkaman Demonstran?

6 hari lalu

Kasus Mahsa Amini: Iran Blokir WhatsApp dan Instagram Demi Pembungkaman Demonstran?

Blokir dilakukan di tengah meluasnya aksi demonstrasi di Iran atas kematian Mahsa Amini. Kebijakan disinyalir sebagai upaya mengekang gerakan protes.


Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

6 hari lalu

Kapolda Metro Sudah Bicara dengan Anies Baswedan Soal Pemindahan Lokasi Demonstrasi

Kapolda Metro Fadil Imran berharap ide pemindahan lokasi demonstrasi dari Patung Kuda ke Monas bisa segera terealisasi.


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

6 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Kapolda Metro Mau Pindahkan Lokasi Demonstrasi Karena Banyak Warga Terganggu Penutupan Jalan

6 hari lalu

Kapolda Metro Mau Pindahkan Lokasi Demonstrasi Karena Banyak Warga Terganggu Penutupan Jalan

Kapolda Metro Fadil Imran mau memindahkan lokasi demonstrasi agar tidak perlu lagi melakukan penutupan jalan dan tak perlu menurunkan banyak polisi.