ICW Laporkan Pelanggaran Kode Etik Pejabat BPK DKI

Reporter

Editor

Zed abidien

Dok. TEMPO

TEMPO.COJakarta - Indonesia Corruption Watch melaporkan pejabat perwakilan BPK DKI Jakarta, EDN, ke Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI. "Diduga ada pelanggaran kode etik dan potensi konflik kepentingan yang dilakukan oleh EDN," kata Firdaus Ilyas, Divisi Riset ICW di BPK RI, Gatot Subroto, pada Rabu, 11 November 2015.

Firdaus mengatakan dugaan muncul setelah pihaknya menginvestigasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas belanja daerah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta semester II tahun 2014. LHP menyatakan bahwa ada lahan seluas 9.618 meter di tengah area Tempat Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Lahan itu belum dibeli oleh pemerintah DKI dari sejumlah lahan yang dibebaskan pada 1979-1985. Dengan demikian, pemerintah harus membayar ganti rugi kepada pemilik lahan. Tercatat tiga nama yang memiliki empat bidang tanah dalam laporan tersebut.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki ICW, lahan itu dimiliki oleh EDN yang dibeli pada 2005. Beberapa bulan setelah pembelian, EDN menawarkan tanahnya kepada Pemerintah Provinsi DKI. Surat penawaran dikirim hingga enam kali. Namun tawarannya ditolak Pemprov karena menilai sudah membebaskan tanah dari tahun 1979-1985.

Akibat penolakan tersebut, EDN melayangkan surat pribadi kepada BPK DKI untuk memeriksa kembali status tanah di Pondok Kelapa tersebut. Di dalamnya tertulis jelas bahwa tanah itu diakui oleh EDN sebagai miliknya. Namun masih belum dibalik nama oleh EDN.

Hingga Agustus 2014, BPK tidak kunjung mengeluarkan LHP terkait dengan tanah tersebut. Namun, kemudian pada Desember 2014, di bawah kepemimpinan EDN, muncul LHP yang menyatakan bahwa status lahan miliknya harus diganti rugi pemerintah.

Berdasarkan temuan tersebut, ICW menyimpulkan ada dugaan EDN menggunakan kewenangannya selaku pejabat strategis BPK perwakilan Jakarta untuk melakukan pemeriksaan atas status tanah pribadinya.

Laporan tersebut diterima bagian Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI. "Kami akan meneruskan laporan ini kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI," ujar Dewi Ratih, anggota Humas BPK. ICW tidak diterima langsung oleh inspektur utama selaku panitera karena sedang berada di Yogyakarta.

VINDRY FLORENTIN






BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

14 jam lalu

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

1 hari lalu

Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I/2022.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

2 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

2 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

2 hari lalu

KPK Koordinasi dengan BPK untuk Hitung Kasus Formula E

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya telah bertemu dengan BPK dalam kaitan kasus Formula E. Pertemuan dilakukan Jumat pekan lalu.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

5 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

7 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

13 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

15 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

15 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.