Kepala BPK DKI Bantah Punya Lahan di TPU Pondok Kelapa

Reporter

Editor

Zed abidien

Audiensi DPRD DKI Jakarta dengan BPK mengenai audit lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Jakarta, 2 November 2015. TEMPO/Inge Klara

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta Efdinal membantah memiliki lahan di tengah Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Lahan itu dikantongi oleh tiga orang yang status kepemilikannya sah.

“Saya hanya membantu mereka,” kata Efdinal saat dihubungi, Rabu, 11 November 2015.

Saat masih berstatus staf di Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2005, Efdinal menuturkan, didatangi beberapa orang yang meminta bantuannya. Tiga orang itu merupakan penduduk sekitar Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa yang lahannya diurug Pemerintah DKI dan belum dibayar. Upaya pengurusan yang dimulai tahun 2001 itu buntu dan masalahnya bertambah sulit lantaran mereka buta huruf.

Kedatangan mereka berawal dari cerita di lingkup pertemanan bahwa Efdinal memahami pengurusan tanah. Ia lalu memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan lahan. Hasilnya, dokumen ketiganya legal dan disertai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukti pengukuran dari Dinas Penataan Kota dan Kantor Pertanahan.

Pada waktu yang sama, Efdinal berujar, Pemerintah DKI mengklaim lahan tersebut dimiliki orang lain. Sedangkan dokumen yang menjadi dasar pemerintah justru mencantumkan identitas lahan yang berbeda. Padahal, sengkarut sengketa yang menjadi alasan pemerintah untuk menunda pembayaran lahan seharusnya menunjukkan identitas lahan yang sama.

Kondisi itu, Efdinal melanjutkan, membuatnya bersedia membantu ketiga orang itu. “Saya menolong supaya mereka mendapat haknya,” kata dia.

Setelah pindah tugas ke Jakarta, Efdinal mengatakan, meminta pegawai di BPK mengecek ke lapangan dan lurah setempat ihwal status lahan dengan total luas 9.000 meter persegi tersebut secara profesional. Pengecekan itu juga bertujuan mengetahui status pembaruan riwayat lahan itu. “Lurah dan wali kota juga tahu kalau itu lahan warga,” Efdinal berujar.

Hasil pengecekan itu, Efdinal mengatakan, kemudian dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset di Ibu Kota. “Ada perlakuan tidak adil dari Pemerintah DKI, kalau ke pihak swasta maka pembayaran dilakukan cepat sekali,” kata dia.

LINDA HAIRANI







Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

1 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

3 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

9 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

11 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.


Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

11 hari lalu

Terkini Bisnis: Pengemudi Ojol Sebut Aplikator Hanya Beri Gimmick, Sanksi Terhadap Pembocor Data

Berita terkini bisnis hingga petang ini dimulai dari tudingan pengemudi ojol kepada aplikator yang hanya memberi gimmick soal potongan komisi.


Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

11 hari lalu

Formapi Sebut Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Komisi XI Hanya Formalitas

Formappi mengatakan pemenang anggota BPK sudah ada sebelum fit and proper test berlangsung.


Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

11 hari lalu

Sah, Politikus Partai Golkar Ahmadi Noor Supit Terpilih jadi Anggota BPK

Ahmadi Noor Supit sah terpilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027 pada Selasa, 20 September 2022.


Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

12 hari lalu

Sidang Pleidoi Suap BPK, Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Menangis Minta Dibebaskan

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mengikuti sidang secara online dari Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung.


Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

12 hari lalu

Komisi XI DPR Klaim Seleksi Anggota BPK Berjalan Transparan

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan proses seleksi calon anggota BPK RI telah melibatkan publik, bahkan sejak awal pendaftaran.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Digelar Hari Ini, Berikut Daftar Sembilan Namanya

12 hari lalu

Fit and Proper Test Calon Anggota BPK Digelar Hari Ini, Berikut Daftar Sembilan Namanya

Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.