Elektabilitas Naik, Adhyaksa Dault: Ini Baru Satu Bulan  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Dari kiri: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sandiaga S. Uno, Adhyaksa Dault. TEMPO/Subekti-Seto Wardhana-Panca Syurkani

TEMPO.COJakarta - Elektabilitas Adhyaksa Dault meningkat tajam setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga menyatakan siap maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Berdasarkan survei yang dilakukan Cyrus Network, Adhyaksa memegang posisi keempat dengan tingkat elektabilitas 6,7 persen. Padahal sebelumnya dia tidak diperhitungkan sama sekali. 

Menanggapi hasil survei itu, Adhyaksa menyatakan dirinya semakin optimistis untuk meneruskan niatnya maju dalam pencalonan. "Saya didaulat baru satu bulan angkanya sudah naik, bagaimana kalau enam bulan?" ujarnya saat dihubungi, Rabu, 11 November 2015.

Namun, Adhyaksa tak ingin buru-buru mendeklarasikan diri. Pria 52 tahun ini ingin elektabilitasnya benar-benar bagus sebelum membentuk tim pendukung. "Alami saja, tidak perlu demi elektabilitas naik maka menggunakan segala cara," ujarnya. 

Dalam survei itu, tingkat elektabilitas ketua Kwartir Pramuka Nasional ini hanya terpaut 2,4 persen dari Tri Rismaharini yang berada di peringkat ketiga dengan 9,1 persen. Sementara tingkat elektabilitas Ridwan Kamil 15,9 persen, dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di peringkat pertama dengan 40,7 persen.

Adhyaksa menandingi nama-nama lain yang sebelumnya sudah lebih dulu beredar, seperti Nachrowi Ramli di peringkat kelima dengan 5 persen, disusul berturut-turut Biem Benyamin dengan 3,1 persen, Abraham Lunggana dengan 2,3 persen, Djarot Saiful Hidayat dengan 1,3 persen, dan Sandiaga Uno dengan 0,3 persen.

"Wah, kalau melihat hasil ini bisa-bisa nantinya hanya saya dan Pak Ahok yang maju Pilgub," ujar Adhyaksa. "Tapi itu nantilah. Saya tidak ingin terburu-buru. Motivasi saya hanya pengabdian untuk warga Jakarta."

INDRI MAULIDAR | ERWAN HERMAWAN






PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.


MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.


Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

4 Oktober 2021

Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

Kebijakan Anies Baswedan tersebut, kata Ketua YLKI, merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif.


Bareskrim Tindaklanjuti Pelaporan terhadap Mantan Menpora Adhyaksa Dault

10 September 2021

Bareskrim Tindaklanjuti Pelaporan terhadap Mantan Menpora Adhyaksa Dault

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault dilaporkan ke Bareskrim Polri dalam dugaan kasus penggelapan.