TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Kusuma atau Ahok memiliki kepribadian ganda dalam masalah reklamasi Teluk Jakarta. Di satu sisi mendorong pemerintahan bersih dan dekat dengan rakyat, tapi di sisi lain tidak mendengarkan argumentasi rakyat yang menolak reklamasi Teluk Jakarta.
“Reklamasi itu proyek yang berjalan sebelum Ahok menjadi gubernur. Sangat naif bila program yang diketahui buruk implikasinya pada nelayan dan lingkungan, kok justru dilanjutkan,” kata Riza di kantor Lembaga Hukum Jakarta, Rabu, 11 November 2015.
Menurut Riza, permasalahan pencemaran di Teluk Jakarta dan sanitasi lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan reklamasi. Dia justru menduga proyek reklamasi akan menghilangkan tanggung jawab perusahaan yang membuang limbah ke sungai, yang mengarah ke Teluk Jakarta.
Riza menilai reklamasi Teluk Jakarta bertentangan dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan, kata dia, belum mengeluarkan analisis dampak lingkungan dari proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Selain itu, kata Riza, reklamasi Teluk Jakarta dinilai cacat administrasi. Seharusnya, kata dia, proyek reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan harus memiliki rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Sesuai undang-undang soal pesisir, izin lokasi harus dari Menteri Kelautan dan Perikanan,” kata dia
DANANG FIRMANTO
