Hakim Putuskan Pengembang Reklamasi Jadi Tergugat Intervensi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah pekerja memsang pondasi dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta, 18 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan pengembang reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudera sebagai tergugat intervensi dalam gugatan nelayan atas reklamasi Teluk Jakarta.

Ketua Majelis Hakim Ujang Abdullah mengatakan Muara Wisesa dinilai berkepentingan langsung atas obyek sengketa."Majelis menetapkan PT Muara Wisesa Samudera sebagai tergugat intervensi," kata Ujang di PTUN, Jakarta Timur pada Kamis, 12 November 2015.

Putusan sela tersebut disambut baik oleh Muara Wisesa. Pengacara PT Muara Wisesa Samudera, Ibnu Akhyat, mengatakan pihaknya harus ikut karena hasil sidang akan memengaruhi langsung kliennya. "Surat Keputusannya kan untuk kami juga,"kata dia.

Ibnu mengatakan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bukti-bukti sesuai gugatan yang diajukan. "Kami akan buktikan kami tidak bersalah," katanya.

Lima nelayan di Teluk Jakarta, yang diwakili oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, menggugat Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menghentikan proyek tersebut. Alasannya, pemerintah dianggap merampas ruang laut.

Reklamasi ini merusak ekosistem di sekitar teluk. Nelayan pun kini berganti profesi karena hasil tangkapan berkurang. "Mereka harus pergi lebih jauh untuk menangkap ikan,"kata Kuasa hukum NKTI, Martin Hadiwinata. Artinya, sama dengan tambahan biaya operasional bagi nelayan.

Martin mengatakan proyek reklamasi tidak sesuai prosedur hukum. Proyek ini tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti Amdal, Izin Lingkungan, hingga Surat Keputusan Lingkungan Hidup. Selain itu, kewenangan Gubernur sebagai pemberi izin pun diragukan. Sebabnya, mega proyek reklamasi seharusnya dikelola pemerintah pusat. "Karena Jakarta termasuk kawasan strategis nasional," kata Martin.



VINDRY FLORENTIN






Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.


Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.


Gugatan HGB Pulau Reklamasi Ditolak PTUN, Koalisi Terbuka Banding

16 November 2018

Gugatan HGB Pulau Reklamasi Ditolak PTUN, Koalisi Terbuka Banding

Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak gugatan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terhadap HGB Pulau D reklamasi Teluk Jakarta dalam sidang eksepsi.


Pimpinan KPK Minta PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai soal Rotasi

15 November 2018

Pimpinan KPK Minta PTUN Tolak Gugatan Wadah Pegawai soal Rotasi

Sebelumnya wadah pegawai menggugat Surat Keputusan Nomor 1426 Tahun 2018 tentang rotasi 14 pegawai setingkat eselon II dan III di KPK.


KPU Segera Sikapi Putusan MA dan PTUN Soal Oso

15 November 2018

KPU Segera Sikapi Putusan MA dan PTUN Soal Oso

Menurut Arief, KPU harus mengkaji semua putusan secara keseluruhan agar tak tumpang tindih.