TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengambil alih pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) dari Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (BP-PKJ) tidak akan mencampuri aktivitas kesenian yang ada di sana. "Kami hanya akan mengurus fasilitas yang ada di sana," kata Djarot saat ditemui setelah membuka acara Jakarta Diabetes Walk di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu, 15 November 2015.
Djarot berujar, dia tidak ingin para seniman hanya mengelola hal-hal kecil yang terkesan remeh-temeh di TIM. "Kami cuma ingin para seniman dan budayawan itu tidak ngurusin yang tetek bengek, seperti genteng bocor, atap bocor, atau kamar mandi," ujar Djarot.
Dengan dialihkannya pengelolaan TIM kepada UPT, Djarot menilai para seniman dapat berfokus pada kegiatan-kegiatan budaya dan kesenian. "Maka diperlukan juga sebuah dewan kurator yang kuat yang nanti akan menyeleksi apa saja yang layak ditampilkan di TIM," tutur Djarot.
Djarot mengakui para PNS yang bekerja di UPT memang tidak mengerti persoalan kesenian. Karena itu, menurut Djarot, perlu dibentuk sebuah dewan kurator yang berisi seniman-seniman yang nantinya bekerja bersama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). "Yang tahu mereka, makanya kami percayakan. Mari kita siapkan, dari seni lukis siapa, drama siapa, teater siapa, film siapa, silakan gitu lho," ucap Djarot.
Pada Selasa pekan lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan TIM dari BP-PKJ yang kemudian diserahkan kepada UPT. Para seniman yang tidak setuju pun melancarkan protes kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut mereka, sistem kerja UPT terlalu materialistis dan merugikan seniman. Para seniman akan disamakan dengan masyarakat umum sehingga tetap dikenakan tarif untuk setiap aktivitas kesenian di area TIM.
Para seniman pun menilai struktur kepengurusan UPT tidak pas untuk mengelola pusat kesenian karena pegawai UPT yang berstatus pegawai negeri sipil tidak punya latar belakang kesenian. Selain itu, dengan dikelolanya TIM oleh pemerintah, akan diberlakukan jam kerja bagi para PNS tersebut sampai pukul 4 sore. Padahal kegiatan kesenian banyak berlangsung pada malam hari.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
