Digusur, Warga Bantaran Kali Sekretaris Tuding Ahok Bohong  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Petugas kepolisian dan Satpol PP berjaga saat penertiban bangunan di kali Sekretaris, Jakarta, 11 November 2015. TEMPO/M. Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kampung Rawa RT 01, RW 05, Kelurahan Kebon Jeruk, yang tinggal di Kali Sekretaris, Jakarta Barat, melakukan konferensi pers terkait penggusuran yang terjadi pada Rabu, 11 November 2015 lalu. "Kejadian itu menyakitkan," kata Nikmatul Mushofa, 39 tahun, warga Kali Sekretaris, saat ditemui pada Selasa, 17 November 2015 di lokasi penggusuran.

Menurut Nikmatul, saat ini lebih dari 36 kepala keluarga yang dulunya menghuni Kali Sekretaris digusur oleh Pemprov DKI. Saat ini korban penggusuran tinggal terpencar, seperti di rumah kerabat dan musala yang berada tak jauh dari lokasi penggusuran. "Padahal pada hari Senin dan Selasa sebelum penggusuran kami bertemu dengan dinas PU dan Lurah," ujarnya.

Saat itu, ia dan warga lainnya tidak menyangka bahwa keesokan harinya tempat tinggal mereka akan didatangi Satpol PP yang sudah siap untuk menggusur tempat tinggal mereka. Warga mengatakan bahwa Pemprov memberikan surat peringatan namun tidak menjelaskan secara spesifik kapan akan dilakukan penggusuran itu, "Tahu-tahu pas pagi ada Satpol PP, semua kalang kabut, barang-barang belum diberesi," kata Nikmatul.

Menurut pengakuan warga yang lain, Rena Sihotang, 50 tahun, suaminya sampai meninggal akibat terlalu sering memikirkan masalah di Kali Sekretaris ini. Terlebih setelah rumahnya yang berukuran 50 meter persegi digusur, kini ia dan empat anaknya bingung mau tinggal di mana. "Setidaknya kasih waktu satu bulan untuk kami cari kontrakan," ucapnya.

Rena menuding Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berbohong kepada warga, karena saat datang mengunjungi warga-warga penghuni Kali Sekretaris pada 9 April 2015, Gubernur mengatakan tak akan menggusur warga sebelum ada pengganti tempat tinggal. "Dia bilang sendiri ke saya waktu itu, sambil nepuk pundak saya," ia menjelaskan.

Warga di Kali Sekretaris juga mengaku tidak menolak bahwa mereka digusur, hanya saja yang mereka inginkan adalah adanya tempat tinggal pengganti untuk mereka yang masih berada di wilayah Jakarta Barat. "Karena kami bekerja di sini, anak-anak kami juga bersekolah di sini," kata Nikmatul menambahkan.

Warga yang tinggal di bantaran Kali Sekretaris, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, digusur, terkait rencana Pemprov membuat jalur inspeksi di sepanjang bantaran kali tersebut. Nantinya juga akan ada alat berat yang berfungsi mengeruk sungai tersebut agar bisa lebih banyak menampung volume air.

DIKO OKTARA






Pergub RPD Anies Baswedan Andalkan Waduk dan Sumur Resapan untuk Cegah Banjir Jakarta

10 hari lalu

Pergub RPD Anies Baswedan Andalkan Waduk dan Sumur Resapan untuk Cegah Banjir Jakarta

Dokumen RPD yang diteken Anies Baswedan menyebutkan normalisasi sungai tak bisa diandalkan untuk mencegah banjir Jakarta.


BNPB Minta Jakarta dan Tangerang Siaga Banjir

16 Juli 2022

BNPB Minta Jakarta dan Tangerang Siaga Banjir

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah DKI Jakarta dan Tangerang siaga banjir


Camat Kramat Jati Minta Kali Induk Dinormalisasi untuk Cegah Banjir

16 Mei 2022

Camat Kramat Jati Minta Kali Induk Dinormalisasi untuk Cegah Banjir

Camat Kramat Jati Rudy Syahrul sudah melayangkan surat ke Sudin SDA Jakarta Timur untuk mengeruk dan membuat sodetan di Kali Induk untuk cegah banjir


Soal Normalisasi Sungai, Wagub DKI Sebut Dukungan Pusat Sudah Baik

18 April 2022

Soal Normalisasi Sungai, Wagub DKI Sebut Dukungan Pusat Sudah Baik

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berterima kasih dengan bantuan pemerintah pusat soal normalisasi sungai.


Anies Baswedan Minta Bantuan Pusat, Anggota DPRD DKI: Kemana Saja 5 Tahun Ini?

17 April 2022

Anies Baswedan Minta Bantuan Pusat, Anggota DPRD DKI: Kemana Saja 5 Tahun Ini?

Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth mempertanyakan permintaan Gubernur Anies Baswedan kepada pemerintah pusat soal 8 program transformasi Jakarta.


PDIP Sebut Permintaan Anies ke Pusat untuk Tutupi Kegagalan Atasi Banjir

16 April 2022

PDIP Sebut Permintaan Anies ke Pusat untuk Tutupi Kegagalan Atasi Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mendukung program normalisasi sungai lintas provinsi.


Top 3 Metro: Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat, Teka-Teki PJ Gubernur DKI

16 April 2022

Top 3 Metro: Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat, Teka-Teki PJ Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan dari pemerintah pusat soal proyek normalisasi sungai


Pemprov DKI Diminta Segera Pakai Dana PEN Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai

16 April 2022

Pemprov DKI Diminta Segera Pakai Dana PEN Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai

Kepala Dinas SDA DKI Yusmada Faizal telah melakukan pembebasan lahan di Cawang dan Rawajati Rp105 miliar untuk program normalisasi.


Anies Baswedan Minta Dukungan Pusat, PDIP: Sudah Didukung tapi Dia Nggak Mau

15 April 2022

Anies Baswedan Minta Dukungan Pusat, PDIP: Sudah Didukung tapi Dia Nggak Mau

Selama Anies Baswedan menjabat, Pemprov DKI tak pernah membebaskan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung.


Kemajuan di Jakarta selama Anies Baswedan Menjabat, PSI: Hanya Kosmetik

24 Maret 2022

Kemajuan di Jakarta selama Anies Baswedan Menjabat, PSI: Hanya Kosmetik

Politikus PSI itu menyoroti program normalisasi Sungai Ciliwung yang mandek sejak Anies Baswedan menjabat.