Tersangka Korupsi UPS, 2 Anggota DPRD DKI Sulit Ditemui  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Pusat kontrol perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan di ruang penyimpanan UPS SMA 78 Jakarta, 28 Februari 2015. Pengadaan UPS yang dilaporkan oleh Ahok, tersebar di 55 sekolah, seharga Rp 5,8 miliar per unit UPS. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Fahmi Zulfikar bersama dengan M. Firmansyah ditetapkan oleh Bareskrim Polri sebagai tersangka korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada Rabu pekan lalu. Fahmi Zulfikar merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, sedangkan M. Firmansyah adalah anggota DPRD dari Farksi Demokrat pada periode lalu.

Saat Tempo menyambangi kantor Fraksi Partai Hanura, ruangan terlihat sepi, hanya ada dua penjaga di depan pintu saja. Salah satu penjaga mengatakan Fahmi Zulfikar tidak masuk kerja pada hari ini. “Pagi kemarin Bapak tidak enak badan. Sepertinya hari ini masih sakit. Jadi sudah dua hari tidak masuk kantor,” ujarnya. Sayangya Tempo tidak diberi kesempatan untuk masuk melihat lihat ruang kerja Fahmi tersebut.

Sedangkan ruang Fraksi Partai Demokrat terlihat kosong, hanya ada lima orang yang mendiami ruangan. Saat ditanya soal anggota Demokrat yang tersandung kasus korupsi, mereka mengatakan bahwa M. Firmansyah bukan lagi anggota dewan karena dia hanya menjabat pada periode lalu saja.

Hal yang sama juga didapati Tempo saat mendatangi ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta. Resepsionis di ruang itu mengatakan bahwa Prasetyo tengah dinas ke luar kota hingga akhir pekan ini. Setali tiga uang, ketua Fraksi Partai Hanura dan Demokrat pun tidak ada di tempat saat Tempo berkunjung.

Ihwal kasus ini Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Hadi Ramdani mengatakan dirinya belum mendapat keterangan dari Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Erwanto Kurniadi terkait peran dari tersangka tersebut dalam pengadaan UPS. "Hari Rabu kemarin ditetapkan, perannya belum tahu," kata dia.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim telah memeriksa sebanyak enam saksi untuk mengusut tersangka baru selain Alex Usman dan Zaenal Soleman dalam dugaan korupsi pengadaan UPS.

"Enam saksi inisial S, MG, FS, DR, E, L anggota DPRD 2009 - 2014. Intinya sudah diperiksa," kata Hadi. Ke enam saksi tersebut diperiksa untuk pengembangan kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 50 miliar ini.

BAGUS PRASETIYO | LARISSA HUDA






PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

52 hari lalu

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.


KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.


DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.


Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.


Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.


Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.


Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

4 Oktober 2021

Koalisi Anti-Tembakau: Larangan Anies soal Rokok Bukti Negara Lindungi Warga

Kebijakan Anies Baswedan tersebut, kata Ketua YLKI, merupakan perlindungan terhadap HAM warga Jakarta, agar tidak terpapar iklan zat adiktif.


Romantisme Anies Baswedan dan Istri di Hari Ulang Tahun

8 Mei 2021

Romantisme Anies Baswedan dan Istri di Hari Ulang Tahun

Selain dari keluarga, Anies Baswedan juga mendapat kejutan ulang tahun dari pegawai Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota.


Saat Anies Baswedan Disebut Karateka Mirip Gubernur DKI Jakarta

14 Maret 2021

Saat Anies Baswedan Disebut Karateka Mirip Gubernur DKI Jakarta

Seorang pria yang berbarengan dengan Anies Baswedan nongkrong di warung kopi menyebutnya mirip dengan Gubernur DKI Jakarta.


Dinas Sosial DKI Tetapkan Variabel Pihak yang Tak Layak Masuk DTKS, Apa Saja?

26 September 2020

Dinas Sosial DKI Tetapkan Variabel Pihak yang Tak Layak Masuk DTKS, Apa Saja?

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menetapkan variabel khas daerah berupa daftar kriteria perorangan ataupun rumah tangga yang tidak layak masuk DTKS.