Warga Kota Bogor Somasi Bima Arya Gara-gara Intoleran

Reporter

Editor

Anton Septian

bima arya

TEMPO.CO, Bogor - Sejumlah warga Kota Bogor yang bernaung dalam Yayasan Satu Keadilan, mensomasi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto surat edaran yang berisi larangan untuk warga Kota Bogor dalam merayakan Hari Assyura (hari raya warga Syiah). Bima dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan dikeluarkanya surat edaran pelarangan Asyyura oleh Bima Arya menimbulkan polemik. Padahal, Bogor merupakan kota yang memiliki sejarah panjang dalam kemajemukan. "Ditetapkannya Kota Bogor sebagai kota yang paling intoleran menjadi peringatan buat pemerintah pusat yang harus memberikan peringatan dan pengawasan terhadap Wali Kota Bima Arya," kata dia.

Menurut Sugeng, pemerintah pusat perlu menegur Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang telah membuat surat edaran larangan Asyura untuk warga Kota Bogor. "Perhatian serius pemerintah pusat terhadap Wali Kota Bogor ini harus dimulai dengan perintah membatalkan surat edaran larangan Asyyura dan penyelesian masalah GKI Yasmin secara menyeluruh," kata dia.

Dia mengatakan, saat ini Kota Boror sudah menjadi pusat pemerintahan setelah Jakarta karena Presiden Joko Widodo, kerap tinggal di Istana Bogor. Bahkan, sewaktu-waktu mengadakan kegiatan kenegaraan dan mengeluarkan kebijakan pemerintahannya di Bogor. "Presiden Jokowi dalam waktu-waktu tertentu berkantor di Bogor, sehingga bisa dikatakan Indonesia darurat toleransi beragama dan berkeyakinan," kata dia.

Menurut dia somasi yang dibuat untuk Wali Kota Bogor ini terkait Bima Arya Sugiarto mengatasanamakan hasil keputusan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 300/321-Kesbangpol tentang larangan perayaan Asyura di Kota Bogor. "Kami bermaksud meminta Wali Kota untuk mencabut kembali surat edaran tersebut,” kata Sugeng Teguh Santoso.

Menurutnya, sebagai kepala daerah, Wali Kota seharusnya wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan dikeluarkanya surat edaran tersebut Buma Arya, dinilai telah melanggar Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah. Selain itu dalam Pasal 28 ayat 1 dan 4, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap HAM. “Bahkan dalam ayat 2 setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” katanya.

Dalam surat somasinya, Sugeng menilai Bima Arya sebagai Wali Kota Bogor juga bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. " Bahwa pada tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi dua kovenan pokok Hak Asasi Manusia, salah satunya ialah International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) 1966 (ICCPR)

“Banyak  lagi aturan yang dilanggar, kami akan memberikan waktu selama tujuh hari sejak surat somasi ini disampaikan melalui Kantor Wali Kota Bogor. Jika dalam waktu tujuh hari somasi ini tidak dipenuhi dengan mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan, kami akan mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan negeri,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif mengaku secara pribadi pihaknya tidak sepakat dengan hasil riset yang menyatakan Bogor sebagai kota yang paling tak toleran. “Apalagi mereka (Setara Institute) tidak memahami latar belakang masalah terkait dikeluarkannya surat edaran larangan Assyura itu," kata dia.

M SIDIK PERMANA






Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

3 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Pemkot Bogor Siapkan Peraturan Wali Kota untuk Pengadaan Mobil Listrik

14 hari lalu

Pemkot Bogor Siapkan Peraturan Wali Kota untuk Pengadaan Mobil Listrik

Pemkot Bogor akan menyiapkan peraturan wali kota sebagai dasar hukum pengadaan mobil listrik. Menindaklanjuti inpres Jokowi.


Polresta Bogor Awasi Akun Medsos 60 kelompok Remaja Suka Tawuran, 6 Akun Sudah Diblokir

14 hari lalu

Polresta Bogor Awasi Akun Medsos 60 kelompok Remaja Suka Tawuran, 6 Akun Sudah Diblokir

Polresta Bogor terus memantau akun media sosial kelompok-kelompok remaja yang suka tawuran. Bikin janji tawuran di media sosial.


Dua Kelompok Remaja di Bogor Tawuran, Janjian di Medsos Tentukan Waktu dan Lokasi Tawur

14 hari lalu

Dua Kelompok Remaja di Bogor Tawuran, Janjian di Medsos Tentukan Waktu dan Lokasi Tawur

Polresta Bogor telah menangkap 18 remaja dari dua kelompok yang terlibat tawuran. Enam orang jadi tersangka. Banyak yang masih berusia 13-14 tahun.


Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Presiden Jokowi Menurunkan Kembali Harga BBM

19 hari lalu

Ketua DPRD Kota Bogor Dorong Presiden Jokowi Menurunkan Kembali Harga BBM

Ketua DPRD Kota Bogor mengusulkan agar anggaran IKN dan kereta cepat dialihkan untuk menurunkan harga BBM. Pembelian BLT dinilai tak tepat sasaran.


Polresta Bogor Tangkap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Remaja Disabilitas

26 hari lalu

Polresta Bogor Tangkap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Remaja Disabilitas

Polresta Bogor memerlukan waktu untuk mengungkap kasus pemerkosaan ini karena korban masih mengalami trauma.


43.535 Keluarga di Kota Bogor Akan Menerima BLT BBM Rp 300.000

27 hari lalu

43.535 Keluarga di Kota Bogor Akan Menerima BLT BBM Rp 300.000

Presiden Jokowi mengalokasikan dana BLT BBM untuk seluruh Indonesia sebesar Rp 12,4 triliun. Akibat kenaikan harga BBM.


Dampak Kenaikan Harga BBM Terasa, Pemerintah Kota Bogor Naikkan Tarif Angkot

28 hari lalu

Dampak Kenaikan Harga BBM Terasa, Pemerintah Kota Bogor Naikkan Tarif Angkot

Pemerintah Kota Bogor menaikkan tarif angkot sebesar Rp1.000 bagi pelajar dan Rp1.500 bagi penumpang umum sebagai dampak kenaikan harga BBM.


Hujan Disertai Angin Kencang, BPBD Kota Bogor Catat 31 Kasus Bangunan Roboh, Longsor dan Pohon Tumbang

29 hari lalu

Hujan Disertai Angin Kencang, BPBD Kota Bogor Catat 31 Kasus Bangunan Roboh, Longsor dan Pohon Tumbang

Menurut catatan BPBD Kota Bogor, terdapat 15 kejadian pohon tumbang di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Tengah dan 1 titik di Bogor Selatan.


Jumlah Penumpang Meningkat, Load Factor Trans Pakuan Bogor Dekati 100 Persen

45 hari lalu

Jumlah Penumpang Meningkat, Load Factor Trans Pakuan Bogor Dekati 100 Persen

Jumlah pengguna Trans Pakuan di Kota Bogor terus meningkat. Load factor mendekati 100 persen.