Dewan Minta Tinjau RTRW Kota Depok, Ada Apa ?  

Reporter

Kota Depok di sekitar kawasan Jalan Margonda Raya, Depok. Kota Depok menempati peringkat kelima kota termacet di Indonesia dengan laju kendaraan 21,4 Km/jam. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus II DPRD Kota Depok bakal meminta peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.

Ketua Pansus II Hamzah mengatakan Dewan meminta peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah (RTRW) lantaran ada dua rencana peraturan daerah (perda) yang seharusnya bisa diselesaikan, tapi terganjal pembahasannya.

Kedua raperda tersebut adalah Raperda Rencana Detail Tata Ruang dan revisi izin mendirikan bangunan, yang sedang dibahas Pansus II.

"RTRW bisa diubah sekali dalam lima tahun. Dan akan kami gunakan untuk meninjaunya," katanya, Kamis, 19 November 2015.

Ia mengatakan pengesahan dua raperda tersebut menjadi perda karena mengalami pembahasan yang alot. Dalam Raperda RDTR, yang merupakan turunan dari Perda RTRW, harus dibuat detail dan rinci pasal-pasal hukum yang ada di dalamnya.

Salah satunya lima situ atau danau yang sebelumnya dianggap ada, tapi sekarang sudah hilang. "Nah, bahasa hukum dan detailnya jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya," ujarnya.

Ia mengatakan Dewan ingin meninjau kembali RTRW karena menyangkut pembahasan rinci yang ada di Raperda RDTR. Soalnya, RDTR merupakan perda yang sangat spesifik berkaitan dengan perizinan. "Ke depan, RPJP dan RPJPD mengacu seharusnya pada RDTR, bukan kepada RTW," ujarnya.

Selain itu, revisi Perda IMB Tahun 2011 masih perlu dikaji lebih dalam. Soalnya, syarat untuk membuat IMB di Depok adalah harus menggunakan sertifikat. Sedangkan Dewan sedang mengusahakan pembuatan IMB bisa dengan menggunakan girik dan akta jual-beli.

Ditambah luas kaveling yang mengharuskan 120 meter persegi bagi perumahan. Luas tersebut sudah tidak bisa diganggu gugat karena sudah masuk RTRW. Salah satu cara untuk meninjau luas kaveling tersebut adalah mengubah Perda RTRW.

Ia menambahkan, dalam rencana peninjauan kembali RTRW ini tidak ada paksaan ataupun tekanan pihak lain. Dewan melihat secara obyektif bahwa memang ada bahasa pasal yang harus diubah dalam RTRW.

Salah satu yang menjadi krusial adalah luas kaveling 120 meter persegi. Pertanyaannya saat ini, kata dia, apakah luas tersebut sudah sesuai dengan kondisi perekonomian warga Depok. Sedangkan pemerintah sedang menggencarkan penyediaan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski begitu, menurut dia, tujuan dari luas 120 meter persegi untuk luas kaveling dalam Perda RTRW dan IMB sudah betul.

"Peninjauan ini untuk menyamakan perspektif kembali atas pasal-pasal hukumnya. Sebab, masih banyak juga pengembang yang melanggar," ucapnya. "Perpanjangan pembahasan dua raperda itu karena kami meninjau keadaan sosial ekonomi kebutuhan warga Depok."

IMAM HAMDI






SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

10 jam lalu

SMAN 2 Depok Bantah Ada Diskriminasi ke Siswa Kristen, Kepsek Jelaskan Peristiwanya

Viral foto di media sosial dengan narasi belasan siswa Kristen SMAN 2 Depok sedang melakukan peribadatan di tangga dan selasar sekolah.


Tuding Diskriminasi Ekstrakurikuler Kerohanian Kristen di SMAN 2 Depok, Pembina: Udah Sering

12 jam lalu

Tuding Diskriminasi Ekstrakurikuler Kerohanian Kristen di SMAN 2 Depok, Pembina: Udah Sering

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Depok dikabarkan melakukan tindakan diskriminatif terhadap ekstrakurikuler kerohanian Kristen atau rohkris.


Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

1 hari lalu

Wali Kota Depok: Raperda Kota Religius Urus Masalah yang Tak Disentuh Kementerian Agama

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Raperda Kota Religius tidak mengurus ibadah personal. Ditolak Pemprov Jabar dan Kemendagri.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

4 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

5 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

6 hari lalu

Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta warga dan juga para ASN untuk mengibarkan bendera setengah tiang kemarin. Mendengarkan pidato Nadiem Makarim.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

10 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

10 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Diinjak Lehernya Saat Dihukum Push Up, Sopir Truk Akhirnya Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok

11 hari lalu

Diinjak Lehernya Saat Dihukum Push Up, Sopir Truk Akhirnya Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok

Sopir truk Ahmad Misbah akhirnya berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri. Polisi menyatakan kasus ini telah selesai.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

13 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up