DPRD Jakarta: Ada yang Masukkan Data Liar ke e-Budgeting

Reporter

Suasana kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2016  ditunda hingga Senin, 23 November  2015.

Rencananya, rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD  dilakukan pada Sabtu, 21 November 2015.  "Ada perbedaan jumlah anggaran untuk sebuah dinas," kata Wakil Ketua Badan Anggaran Triwisaksana di Gedung DPRD pada Sabtu, 21 November 2015.

Tri mengatakan perbedaan anggaran ditemukan dalam anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta. "Ada perbedaan dalam data yang diserahkan ke tim Banggar dan dalam data e-budgeting," katanya.

Tim Banggar tengah menunggu penjelasan dari TPAD . "Harus dijelaskan dulu. Jika tidak, nanti anggaran KUA-PPAS bisa liar," katanya. Ia mengaku akan berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri terkait penemuan tersebut.

Menurut Tri, perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya data liar yang dimasukkan ke dalam sistem anggaran. "Ditengarai ada pihak tertentu yang meng-entry ke dalam sistem e-budgeting tanpa persetujuan bersama Banggar dan TAPD," katanya.

Disebut oknum karena ketika rapat, tidak ada pihak yang bisa menjelaskan penyebab perbedaan jumlah anggaran. Anggota Tim Banggar, Prabowo Soenirman, mengatakan Dinas Pariwisata sendiri tidak dapat menjelaskan. "Bappeda enggak tahu. Bu Tuti bingung. Pak Sekda bingung," katanya.

Terkait dengan peristiwa tersebut, Tim Banggar sudah melayangkan protes keras kepada Sekretaris Daerah. Tri mengatakan penundaan ini berpengaruh kepada target tim Banggar yang rencananya akan mengesahkan KUA dan PPAS pada Senin mendatang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tutty Kusumawati mengatakan perbedaan anggaran terjadi karena adanya perubahan dalam anggaran. Menurut dia, banyak SKPD yang meminta anggaran lebih.

Oleh sebab itu, pihak eksekutif tengah melakukan proses pemeriksaan. "Kami sudah meminta waktu atas nama TAPD untuk merapihkan data dalam e-planning," katanya. Nantinya, data tersebut akan dijadikan dasar untuk mengajukan revisi KUA dan PPAS.

VINDRY FLORENTIN







DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

2 hari lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

7 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

8 hari lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

9 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

15 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

15 hari lalu

Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

Pemkab Kudus menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

17 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Di Solo, Airlangga Soroti Realisasi Belanja Daerah Belum Maksimal: Tak Segaris dengan Instruksi Presiden

20 hari lalu

Di Solo, Airlangga Soroti Realisasi Belanja Daerah Belum Maksimal: Tak Segaris dengan Instruksi Presiden

Ketika di Solo, Airlangga Hartarto menyoroti realisasi anggaran belanja daerah atau APBD di sejumlah daerah yang saat ini belum maksimal.


ITF Sunter Sepi Lirikan Investor, Jakpro Butuh Suntikan Modal dari DKI

22 hari lalu

ITF Sunter Sepi Lirikan Investor, Jakpro Butuh Suntikan Modal dari DKI

Jakpro memerlukan modal dari pemerintah DKI untuk membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter.


Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

23 hari lalu

Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

Jawa Barat menyiapkan subsidi BBM bagi transportasi umum yang diambil dari 2 persen dana transfer pusat.