DPRD Jakarta: Ada Dana Siluman Miliaran Rupiah di Dinas

Reporter

ICW rilis hasil investigasi, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. ICW ungkapkan hasil penelusuran dana siluman Pemprov DKI Jakarta yang tercantum dalam APBD 2014 terkait program pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang bermasalah dan dilaporkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan selisih anggaran milik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam e-budgeting mencapai Rp 23 miliar.

"Ada selisih Rp 23 miliar tapi Dinas Pariwisatanya sendiri tidak tahu," kata Prabowo usai rapat di Gedung DPRD pada Sabtu, 21 November 2015.

Prabowo mengatakan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta  telah meminta penjelasan. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui asal anggaran tersebut.

Padahal kemarin, ditemukan pula selisih anggaran Rp 2,7 triliun. "Bappeda enggak tahu. Bu Tutty bingung. Pak Sekda bingung," katanya. Akibatnya rapat ditunda hingga Senin, 23 November 2015.

Menurut Prabowo, ada oknum yang memasukkan data ke dalam e-budgeting tanpa izin. Menurut dia, dana tersebut adalah dana siluman. Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Wakil Ketua Banggar Triwisaksana. Ia mengatakan ada entry liar dalam e-budgeting. "Padahal yang diagung-agungkan sama Ahok kan sistem e-budgeting," kata Prabowo.

Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tutty Kusumawati mengatakan selisih anggaran disebabkan karena adanya SKPD yang meminta anggaran lebih. Data tersebut sangat mungkin tidak sinkron dengan data yang telah diberikan kepada tim Banggar.

Kini pihak eksekutif tengah melakukan proses pemeriksaan. "Kami sudah meminta waktu atas nama TAPD untuk merapihkan data dalam e-planning," katanya. Nantinya, data tersebut akan dijadikan dasar untuk mengajukan revisi KUA dan PPAS.

VINDRY FLORENTIN







Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

2 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

3 hari lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

5 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

10 hari lalu

Dana Karangan Bunga Kota Bekasi Mencapai Rp 1,1 Miliar, Paling Tinggi di Jabodetabek

Pemerintah Kota Bekasi menetapkan anggaran karangan bunga sebesar Rp 1,1 miliar dalam APBD tahun 2022.


Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

11 hari lalu

Pemda Sebut Pengadaan Mobil Listrik Kendaraan Dinas Tunggu Aturan Pusat

Pemkab Kudus menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas.


Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

12 hari lalu

Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan ihwal bansos bagi para pengemudi ojol dalam menghadapi kenaikan harga BBM yang tak kunjung terealisasi.


Di Solo, Airlangga Soroti Realisasi Belanja Daerah Belum Maksimal: Tak Segaris dengan Instruksi Presiden

15 hari lalu

Di Solo, Airlangga Soroti Realisasi Belanja Daerah Belum Maksimal: Tak Segaris dengan Instruksi Presiden

Ketika di Solo, Airlangga Hartarto menyoroti realisasi anggaran belanja daerah atau APBD di sejumlah daerah yang saat ini belum maksimal.


ITF Sunter Sepi Lirikan Investor, Jakpro Butuh Suntikan Modal dari DKI

17 hari lalu

ITF Sunter Sepi Lirikan Investor, Jakpro Butuh Suntikan Modal dari DKI

Jakpro memerlukan modal dari pemerintah DKI untuk membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter.


Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

18 hari lalu

Tekan Inflasi, Jawa Barat Siapkan Subsidi untuk Bus AKDP

Jawa Barat menyiapkan subsidi BBM bagi transportasi umum yang diambil dari 2 persen dana transfer pusat.


Peter Gontha Bilang Singapura Rebut Formula E, Ternyata Jakarta Tetap Tuan Rumah hingga 2024

21 hari lalu

Peter Gontha Bilang Singapura Rebut Formula E, Ternyata Jakarta Tetap Tuan Rumah hingga 2024

Jakpro menyebut Jakarta masih menjadi tuan rumah pelaksanaan Formula E hingga 2024 setelah muncul isu Singapura akan mengambil alih.