Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahok Putus Kontrak Pengelola Sampah Jakarta, Lalu Swakelola

image-gnews
Seorang pekerja makan diatas tumpukan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti.
Seorang pekerja makan diatas tumpukan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mobil truk sampah berjejer rapi di parkiran kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Jakarta Timur. Sekujur kendaraan itu dicat dengan warna oranye. Kelirnya masih kinclong. Kursi di bagian kabin masih terbalut plastik. Di sisi luar kabin tercetak tulisan: pengadaan tahun 2015.

Dinas Kebersihan baru saja membeli truk sampah Jakarta. Jumlahnya sebanyak 403 unit, dari 853 truk yang dibeli tahun ini. Anggarannya sebesar Rp 475,4 miliar. "Truk sisanya baru datang akhir tahun," kata Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim, Senin, 16 November 2015.

Pemerintah Jakarta berencana membeli truk sampah sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar pemerintah tak perlu sewa truk lagi ke pihak ketiga tahun depan. Pemerintah masih sewa sekitar 300 truk sampah tahun ini. "Kami kekurangan armada jadi sewa. Tahun depan tidak akan sewa lagi," ucap Ali.

Ali mengatakan pembelian ratusan truk itu juga sebagai langkah awal rencana pemerintah yang mau mengelola sampah secara mandiri, mulai dari pengangkutan sampai ke tempat pembuangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Karena itu, selain membeli truk sampah sebanyak-banyaknya, Ali berujar, pemerintah juga berencana membeli 18 alat berat tahun depan. Alat berat sebanyak itu akan ditempatkan di Bantargebang untuk mengeruk dan mendistribusikan sampah di sana.

Mengelola sampah di Bantargebang tak cukup dengan membeli alat berat. Ali mengatakan pemerintah juga akan merekrut sekitar 444 orang warga sekitar Bantargebang. Mereka kerja mulai dari operator alat berat, pengolah kompos dan daur ulang, sampai petugas keamanan. Semuanya digaji sesuai dengan upah minimum Jakarta ditambah tunjangan.

Dampak dari rencana pemerintah yang mau swakelola sampah, nasib pengelola Bantargebang. Ali mengatakan akan memutus kontrak kerja sama dengan pengelola Bantargebang: PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia. "Mereka sudah tidak sanggup mengelola lagi," ucapnya. Soal pembangkit listrik tenaga gas, misalnya.

Ali menganggap pengelola sudah tak sanggup lagi menghasilkan listrik sebanyak 26 megawatt per bulan, seperti yang tertera dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Jakarta dengan mereka. Pengelola hanya mampu mengonversi gas metan menjadi listrik hanya 2 megawatt per bulan. "Mereka wanpretasi."

Selain pengelola tak bisa mengasilkan listrik sesuai dengan perjanjian, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, pengelolaan sampah di Bantargebang juga merugikan pemerintah Jakarta. Seperti yang tercantum dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2014.

Dalam laporan BPK itu, ujar Ahok, pemerintah rugi sekitar Rp 1 miliar karena pengelola tidak benar menimbang sampah. "Timbangan saja mereka curangi," ucapnya. Dalam laporan BPK 2013 kerugian pengelolaan sampah di Bantargebang lebih fantastis: sekitar Rp 182 miliar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas dasar itu Ahok memastikan akan memutus kontrak pengelola Bantargebang. "Kami kelola sendiri karena karena lebih. Tanah milik siapa sertifikatnya? DKI. Iya toh? Kalau tanahnya bukan milik DKI masalah," kata Ahok. Karenanya ia melayangkan surat peringatan pertama ke pengelola.

Jika dihitung dimulai dari terbitnya surat peringatan pertama pada akhir September lalu, Ahok memperkirakan pemerintah baru bisa memutus kontrak pengelola pada Februari tahun depan. Karena dari surat peringatan pertama sampai putus kontrak dibutuhkan waktu sekitar 105 hari. Selama belum diputus, pemerintah masih membayar tipping fee ke pengelola.

Pengacara PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, tak gentar dengan rencana Ahok yang akan memutus kontrak kerja sama kliennya dengan pemerintah Jakarta. "Saya lawan di pengadilan. Dan kita lihat siapa yang menang nanti," kata Yusril, Kamis, 5 November 2015.

Yusril optimistis akan menang di pengadilan jika Ahok memutus kontrak kerja sama. Karena Ahok lah yang melanggar perjanjian kerja sama. Seperti volume sampah yang dikirim pemerintah ke Bantargebang malah meningkat, tak sesuai dengan kontrak kerja sama. "Orang sekelas saya tidak akan mudah dipermainkan di pengadilan."

Menurut Yusril, jika Ahok memutus kontrak kerja sama dan mengelola sendiri, yang rugi adalah pemerintah Jakarta. Karena pemerintah tak memiliki alat pengolahan sampah seperti milik pengelola. "Mau ditumpuk di Bantargebang? Nanti akan jadi gunung karena tidak ada pengolahan. Kalau sebulan macet, Jakarta jadi lautan sampah."

Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung menambahkan, pengelola tak mau berperkara dengan Ahok. Ia justru ingin mediasi dengan Ahok untuk mengubah perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan. "Kami ingin menaikkan tipping fee," ucapnya.

Sama seperti Yusril, pemerintah Jakarta juga tak gentar jika pengelola menggugat ke pengadilan. "Silakan saja," ucap Ali. Jika tak segera diputus, ujar Ali, pemerintah Jakarta akan terus merugi. "Mending kami putus daripada kerugiannya tambah besar."

ERWAN HERMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

16 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

21 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

25 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tertawa bersama dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai hadiri acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Pengamat soal Tokoh yang Cocok Maju Pilkada DKI 2024: Anies dan Ahok Masih Kuat

Pengamat politik mengatakan Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih memiliki suara kuat di Jakarta.


Di TPS Ahok, Ganjar-Mahfud Unggul dengan 113 Suara

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri, Puput Nastiti Devi dan putranya, Sean, menggunakan hak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. Ketiganya tampak kompak mengenakan baju berwarna gelap. TEMPO/Yuni Rahmawati
Di TPS Ahok, Ganjar-Mahfud Unggul dengan 113 Suara

Paslon Ganjar-Mahfud memimpin suara di TPS tempat Ahok menyalurkannhak suara.


Keluarga Ahok Sepaket Pilih Calon yang Berasal dari PDIP

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Keluarga Ahok Sepaket Pilih Calon yang Berasal dari PDIP

Ahok berharap, pemilu yang diadakan setelah Imlek ini membawa kemakmuran, keadilan, kesehatan dan kebahagiaan yang akan dirasakan oleh masyarakat.


Nyoblos di TPS 112 Pluit, Ahok Berharap Pemilu 2024 Bawa Kemakmuran

43 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Nyoblos di TPS 112 Pluit, Ahok Berharap Pemilu 2024 Bawa Kemakmuran

Ahok datang bersama istri dan dua anaknya pada pukul 07.10 WIB dengan mobil berwarna hitam.