Ahok Putus Kontrak Pengelola Sampah Jakarta, Lalu Swakelola

Reporter

Seorang pekerja makan diatas tumpukan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan mobil truk sampah berjejer rapi di parkiran kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Jakarta Timur. Sekujur kendaraan itu dicat dengan warna oranye. Kelirnya masih kinclong. Kursi di bagian kabin masih terbalut plastik. Di sisi luar kabin tercetak tulisan: pengadaan tahun 2015.

Dinas Kebersihan baru saja membeli truk sampah Jakarta. Jumlahnya sebanyak 403 unit, dari 853 truk yang dibeli tahun ini. Anggarannya sebesar Rp 475,4 miliar. "Truk sisanya baru datang akhir tahun," kata Wakil Kepala Dinas Kebersihan Ali Maulana Hakim, Senin, 16 November 2015.

Pemerintah Jakarta berencana membeli truk sampah sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar pemerintah tak perlu sewa truk lagi ke pihak ketiga tahun depan. Pemerintah masih sewa sekitar 300 truk sampah tahun ini. "Kami kekurangan armada jadi sewa. Tahun depan tidak akan sewa lagi," ucap Ali.

Ali mengatakan pembelian ratusan truk itu juga sebagai langkah awal rencana pemerintah yang mau mengelola sampah secara mandiri, mulai dari pengangkutan sampai ke tempat pembuangan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Karena itu, selain membeli truk sampah sebanyak-banyaknya, Ali berujar, pemerintah juga berencana membeli 18 alat berat tahun depan. Alat berat sebanyak itu akan ditempatkan di Bantargebang untuk mengeruk dan mendistribusikan sampah di sana.

Mengelola sampah di Bantargebang tak cukup dengan membeli alat berat. Ali mengatakan pemerintah juga akan merekrut sekitar 444 orang warga sekitar Bantargebang. Mereka kerja mulai dari operator alat berat, pengolah kompos dan daur ulang, sampai petugas keamanan. Semuanya digaji sesuai dengan upah minimum Jakarta ditambah tunjangan.

Dampak dari rencana pemerintah yang mau swakelola sampah, nasib pengelola Bantargebang. Ali mengatakan akan memutus kontrak kerja sama dengan pengelola Bantargebang: PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia. "Mereka sudah tidak sanggup mengelola lagi," ucapnya. Soal pembangkit listrik tenaga gas, misalnya.

Ali menganggap pengelola sudah tak sanggup lagi menghasilkan listrik sebanyak 26 megawatt per bulan, seperti yang tertera dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah Jakarta dengan mereka. Pengelola hanya mampu mengonversi gas metan menjadi listrik hanya 2 megawatt per bulan. "Mereka wanpretasi."

Selain pengelola tak bisa mengasilkan listrik sesuai dengan perjanjian, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan, pengelolaan sampah di Bantargebang juga merugikan pemerintah Jakarta. Seperti yang tercantum dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan 2014.

Dalam laporan BPK itu, ujar Ahok, pemerintah rugi sekitar Rp 1 miliar karena pengelola tidak benar menimbang sampah. "Timbangan saja mereka curangi," ucapnya. Dalam laporan BPK 2013 kerugian pengelolaan sampah di Bantargebang lebih fantastis: sekitar Rp 182 miliar.

Atas dasar itu Ahok memastikan akan memutus kontrak pengelola Bantargebang. "Kami kelola sendiri karena karena lebih. Tanah milik siapa sertifikatnya? DKI. Iya toh? Kalau tanahnya bukan milik DKI masalah," kata Ahok. Karenanya ia melayangkan surat peringatan pertama ke pengelola.

Jika dihitung dimulai dari terbitnya surat peringatan pertama pada akhir September lalu, Ahok memperkirakan pemerintah baru bisa memutus kontrak pengelola pada Februari tahun depan. Karena dari surat peringatan pertama sampai putus kontrak dibutuhkan waktu sekitar 105 hari. Selama belum diputus, pemerintah masih membayar tipping fee ke pengelola.

Pengacara PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, tak gentar dengan rencana Ahok yang akan memutus kontrak kerja sama kliennya dengan pemerintah Jakarta. "Saya lawan di pengadilan. Dan kita lihat siapa yang menang nanti," kata Yusril, Kamis, 5 November 2015.

Yusril optimistis akan menang di pengadilan jika Ahok memutus kontrak kerja sama. Karena Ahok lah yang melanggar perjanjian kerja sama. Seperti volume sampah yang dikirim pemerintah ke Bantargebang malah meningkat, tak sesuai dengan kontrak kerja sama. "Orang sekelas saya tidak akan mudah dipermainkan di pengadilan."

Menurut Yusril, jika Ahok memutus kontrak kerja sama dan mengelola sendiri, yang rugi adalah pemerintah Jakarta. Karena pemerintah tak memiliki alat pengolahan sampah seperti milik pengelola. "Mau ditumpuk di Bantargebang? Nanti akan jadi gunung karena tidak ada pengolahan. Kalau sebulan macet, Jakarta jadi lautan sampah."

Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung menambahkan, pengelola tak mau berperkara dengan Ahok. Ia justru ingin mediasi dengan Ahok untuk mengubah perjanjian dengan prinsip saling menguntungkan. "Kami ingin menaikkan tipping fee," ucapnya.

Sama seperti Yusril, pemerintah Jakarta juga tak gentar jika pengelola menggugat ke pengadilan. "Silakan saja," ucap Ali. Jika tak segera diputus, ujar Ali, pemerintah Jakarta akan terus merugi. "Mending kami putus daripada kerugiannya tambah besar."

ERWAN HERMAWAN






Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

6 jam lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

9 jam lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

4 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

5 hari lalu

Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

Jakpro menyebutkan proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah atau ITF Sunter di Jakarta Utara mampu menghasilkan energi listrik sekitar 35 MW.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

6 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.


Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

6 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

Anies Baswedan menyebut tak sengaja bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hotel yang sama.


Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

6 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

Anies Baswedan tak menjawab ketika ditanya apakah membahas soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ketika bertemu 3 pimpinan partai politik.


Perang Kata-kata Hasto Kristiyanto PDIP vs Mohammad Idris PKS, dan Anies Temu Ahok Jadi Top 3 Metro

6 hari lalu

Perang Kata-kata Hasto Kristiyanto PDIP vs Mohammad Idris PKS, dan Anies Temu Ahok Jadi Top 3 Metro

Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan peringatan keras Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto agar tidak asal bicara tentang kepemimpinannya.


Anies Baswedan Bertemu Ahok di Pernikahan Anak Politikus Nasdem

6 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Ahok di Pernikahan Anak Politikus Nasdem

Anies Baswedan sempat berbincang ringan dengan Ahok saat hadir di pernikahan anak politikus Nasdem Sugeng Suparwoto.


Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Sering Menjadi Titik Utama Aksi Unjuk Rasa

10 hari lalu

Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Sering Menjadi Titik Utama Aksi Unjuk Rasa

Patung Kuda Arjuna Wiwaha sering dijadikan titik Kumpul aksi unjuk rasa. Begini kisah patung kuda yang dibangun di era Soeharto.