Ahok ke BPK dengan Berjalan Kaki dari Gedung DPR  

Reporter

Audiensi DPRD DKI Jakarta dengan BPK mengenai audit lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Jakarta, 2 November 2015. TEMPO/Inge Klara

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Senin, 23 November 2015, memenuhi panggilan Badan Pemeriksa Keuangan perihal pembelian lahan Sumber Waras, Jakarta Barat. Namun ada pemandangan tak lazim dari Ahok.

Ahok bersama beberapa pengawalnya turun di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya berjalan kaki ke gedung BPK dengan menyeberangi jembatan. Hal ini karena kondisi jalan yang macet dan tidak memungkinkan untuk berputar arah. Kondisi ini sontak menjadi perhatian sebagian besar pengguna jalan di sekitar Senayan dan Gatot Subroto.

Baca juga:
Di Balik Heboh Setya  Novanto: 3 Hal Penting yang Perlu Anda Tahu

Segera Dipanggil Mahkamah, Ini Sederet Jerat Setya Novanto

Agenda Ahok hari ini di BPK adalah memberikan keterangan tentang pembentukan keputusan membeli lahan RS Sumber Waras. Sebelumnya, dia menuturkan akan menyerahkan dua bukti video rapat yang menyinggung perihal pembelian lahan tersebut. "Kami memberikan video rapim kami, bagaimana kami membuat putusan," kata Ahok, Minggu kemarin.

Saat itu Ahok mengaku akan menjelaskan masalah tanggal pembayaran tanah yang berbeda. "Supaya dia mengerti kenapa kami bayarnya tanggal belasan, kenapa dulu bilangnya tanggal 15 terus perpanjang," ucapnya.

Menurut dia, penentuan tanggal tersebut dimaksudkan untuk mendisiplinkan pegawai. Sama prinsipnya dengan konstruksi, pengerjaan bisa saja diselesaikan pada tanggal 31 tepat atau diperpanjang jika memang belum rampung.

Ahok juga akan menjelaskan masalah tidak konsisten yang ditujukan kepadanya. Ahok dinilai tidak konsisten karena peruntukkan rumah sakit berubah menjadi rumah sakit kanker saja. Padahal, awalnya Ahok menuturkan RS Sumber Waras akan menjadi pusat jantung dan kanker.

Ahok mengakui rencananya berubah. Sebab, pasien jantung perlu mendapatkan penanganan yang cepat. Penempatan di satu titik dinilai percuma.

"Kalau kena jantung, enggak boleh lolos lebih dari 12 jam," tutur Ahok, yang mengaku sudah bertemu dengan perwakilan RS Jantung. Akhirnya diputuskan bahwa pusat penanganan jantung disebar di berbagai daerah demi kecepatan. "Ada di Tarakan dan Cengkareng. Nanti di Pasar Minggu juga ada," katanya.

Karena itu, ia memilih memusatkan kanker di RS Sumber Waras. Pasalnya, kebutuhan rumah sakit paling tinggi di Jakarta adalah rumah sakit jantung dan kanker. "Bukan enggak konsisten, itu suatu pertimbangan teknis," ucapnya.

Ahok tetap pada pendiriannya bahwa tidak ada kesalahan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. "Karena anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras sudah masuk ke dalam KUA-PPAS walau tidak ada angka uang," ujarnya.

BAGUS PRASETIYO | VINDRY FLORENTIN

Baca juga:
Setelah Ketemu Prabowo, Setyo Novanto di Atas Angin?
Mengharukan: Masjid Dirusak, Bocah Ini Bantu Pakai Celengan







Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

2 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

2 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

3 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

5 hari lalu

Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Direktur Tata Usaha Negara Kejagung, Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan calon pimpinan KPK


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

5 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

7 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

8 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

8 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

11 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan 3 Prestasi Indonesia: Sangat Baik Tangani Covid-19, PDB, dan APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Indonesia memiliki tiga prestasi dalam mengahadapi pandemi yang berlangsung sejak awal 2020 itu.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

11 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.